telusur.co.id- Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam didampingi Dewan Pakar Kadin Provinsi Kepulauan Riau menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kuningan, Jakarta.

Kedatangan mereka ke Gedung KPK untuk melakukan audiensi terkait rencana pemerintah melebur BP Batam dan menjadikan walikota Batam sebagai Ex Officio ketua BP Batam.

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan, kehadirannya bersama dewan pakar Kadin Provinsi Kepri, meminta sejumlah masukan terkait Rencana Peraturan Pemerintah yang akan melantik walikota Batam sebagai ex officio BP Batam.

Dalam pertemuan tersebut tim KPK yang menerima, sepakat dengan pandangan Kadin, bahwa Walikota tak tidak perlu rangkap jabatan sebagai Ketua BP Batam.

“Menurut pandangan hukum KPK, Walikota itukan pejabat negara. Dan tidak dapat rangkap jabatan dan bertentangan dengan undang-undan” Jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin Malam (7/1/19).

Olehn sebab itu, Rajagukguk meminta, pemerintah untuk konsisten dalam melaksanakan undang-undang, karena apapun keputusan yang pemerintah buat, akan langsung mendapatkan reaksi dari para investor dan pengusaha.

“Dengan perubahan-perubahan seperti ini menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha. Temen-temen pengusaha dan investor menjadi tidak nyaman karena perubahan ini”. Tandasnya.

Sementara itu, Dewan Pakar Kamar Dagang dan industri Provinsi Kepulauan Riau, Ampuan Situmeang mengungkapkan bahwa KPK akan melakukan harmonisasi rencana keputusan Pemerintah Pusat terkait peleburan BP Batam.

Masukan yang telah diberikan Kadin Kota Batam dan Kadin Provinsi Kepri, menurut Ampuan, akan menjadi bahan kajian KPK yang akan disampaikan kepada pimpinan dan masyarakat.

“Kita diterima dengan baik. Akan ditelaah oleh KPK dan disampaikan kepada pimpinan dan masyatakat.” Ujarnya.[far]

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini