foto|net

telusur.co.id- Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti, memastikan pihaknya akan memberi perlindungan kepada 14 siswa yang mengidap HIV/AIDS yang telah meninggalkan bangku sekolah di SDN Purwotomo Solo. Karena ditolak oleh orang tua siswa lain.

Retno menyebut, KPAI dipastikan akan terbang ke Solo, minggu depan.

“KPAI akan pengawasan ke Solo. Minggu depan,” ucap Retno kepada telusur.co.id, Minggu (17/2/19).

Ia juga mengaku, sangat menyayangkan penolakan orangtua siswa terhadap empat belas siswa yang diduga mengidap HIV/AIDS, sehingga para siswa tersebut harus meninggalkan bangku sekolah di salah satu sekolah dasar (SD) di kota Solo, Jawa Tengah.

Retno menyebut, peristiwa itu, bukan kali pertama anak-anak dengan HIV/Aids ditolak bersekolah di sekolah formal dengan alasan para orang tua siswa lain di sekolah tersebut khawatir anak-anaknya tertular.

Pada 2011, katanya, juga terjadi penolakan serupa di salah satu sekolah di Jakarta, pada 2012 terjadi di Gunung Kidul (Jogjakarta), dan pada 2018 kejadian serupa menimpa 6 anak di Nainggolan, Samosir, Sumatera Utara.

“Alasan penolakan umumnya adalah kekhawatiran anak-anak lain di sekolah tersebut tertular HIV dari ketiga anak tersebut. Padahal, penularan HIV sangat spesifik, yaitu melalui melalui cairan Air Susu Ibu (ASI), cairan vagina dan cairan sperma, serta cairan darah melalui trasfusi darah.

BACA JUGA :  Ini Keputusan Rapat Koordinasi Kasus Sel Tahanan di SMK Batam

Selain itu penggunaan jarum suntik yang sama juga berpotensi kuat tertular HIV. Sementara itu, bersalaman, berpelukan, bahkan makan dan minum dengan penderita HIV tidak akan membuat kita tertular virus HIV tersebut,” ungkapnya.

Oleh karena itu, KPAI mendorong pemerintah KEMDIKBUD RI,Pemerintah Kota Solo, dan masyarakat untuk melindungi serta memenuhi hak-hak dasar ketiga anak korban penderita HIV tersebut sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan rincian pasal sebagai berikut :

Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Pasal 9.1.a. Setiap Anak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dan kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 59.g. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak (Anak Dengan HIV/AIDS)

BACA JUGA :  Ini Catatan KPAI Terkait Sekolah Darurat di Lombok

Pasal 67.C. Perlindungan khusus Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.

Pasal 76A. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara dan serta denda,”

“Mendiskriminasi apalagi menolak seorang anak dengan HIV jelas melanggar seluruh ketentuan peraturan perundangan tersebut. Mengeluarkan anak dengan HIV dari sekolah merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang akan berdampak berat pada psikologis dan berdampak pada menurunnya kondisi kesehatan anak-anak tersebut,” tuturnya lebih lanjut.

Sebelumnya, Sebanyak 14 siswa yang mengidap HIV/AIDS telah meninggalkan bangku sekolah di SDN Purwotomo Solo.

Belasan siswa tersebut ditolak orang tua siswa lainnya lantaran takut menularkan penyakitnya.

Upaya sosialisasi tentang HIV/AIDS pernah dilakukan oleh dinas terkait, namun orang tua siswa sekolah tetap meminta siswa tersebut pindah.[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini