Mohammad Hatta/Net


Oleh: Mohammad Hatta

Dalam berbagai pernyataan dan uraian di masa yang akhir ini sering disebut bahwa negara kita yang berdasarkan Pancasila tugasnya ialah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik itu disebut pula sebagai tugas yang terpenting ialah menjalankan peraturan Pasal 33 UUD 1945). Pasal ini mengenai politik perekonomian menuju kemakmuran rakyat.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik dicantumkan bahwa Negara Indonesia yang diciptakan hendaklah indonesia merdeka yang bersatu,berdaulat,adil dan makmur.

Cita-cita itu haruslah realisasi.Realisasi itu dijalankan dengan pembangunan. Pembangunan harus dilaksanakan dengan rencana yang teratur. maka direncanakan”Pembangunan Lima Tahun”

Yang menjadi dasar Pembangunan Lima Tahun itu ialah kemakmuran rakyat di atas dasar kemakmuran rakyat itu dapatlah dibangun berangsur-angsur segi lain dari pada penghidupan rakyat.

Tiap-tiap lima tahun diulang lagi pembangunan dengan mengujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk kesekian kalinya saya kemukakan: apabila kita pelajari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, nyatalah bahwa masalah yang diurusnya ialah politik perekonomian Republik Indonesia. Isinya ialah sebagai berikut:

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asaz kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Alinea pertama mengenai masalah koperasi. Perkataan koperasi memang tidak disebut dalam pasal 33, tetapi asas kekeluargan itu ialah koperasi. Istilah asas kekeluargaan itu ialah dari Taman Siswa, untuk menentukan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. begitu pulalah hendaknya corak koperasi indonesia.

Hubungan antara anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudara, sekeluarga. Rasa solidarita dipupuk dan diperkuat. Anggota dididik menjadi orang-orang yang mempunyai indi-vidualita, insaf akan harga dirinya, tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan koperasinya.

Ingatan tertuju akan kemajuan bersama, sebagai anggota-anggota koperasinya Individualita lain sekali dengan Individuslisme ialah sikap perorangan, yang mengutamakan diri sendiri dan mendahulukan kepentingan diri sendiri dari kepentingan orang lain. Kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain; Individualita menjadikan seorang anggota koperasi sebagai pembela dan perjuang yang giat bagi koperasinya. Dengan naik majunya koperasinya, kedudukannya sendiri akan ikut naik dan maju .Dalam pelajaran dan usaha koperasi di bidang mana pun juga, ditanam kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-helf,guna kepentingan bersama.

Dalam mengasuh anggota koperasi selalu diutamakan cinta kepada masyarakat yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri. Dalam pelajaran dan didikan kepada anggota-anggota koperasi selalu ditanam keinsafan dalam jiwanya, bahwa ada orang –seorang,  karena ada masyarakat, barulah ada orang-seorang. Kalau masyarakat tidak ada, di manakah tempat bagi orang-seorang?

Oleh karena itu pula anggota koperasi harus harus mempunyai rasa tanggung jawab moril dan sosial. Apalagi tanggung jawab yang dua itu tidak ada, koperasi tidak akan tumbuh, tidak akan menjadi.

Dalam bagian kedua dan ketiga Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 disebut dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer. Lebih tepat dikatakan,bahwa kekuasaan negara terdapat para pembuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula ‘penghisapan’ orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Negara mempunyai kewajiban pula,supaya penetapan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2 terlaksana,yaitu”tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

BACA JUGA :  Peran KUKM Dalam Pengembangan Industri Kelapa Akan Terus Ditingkatkan

Apabila dipelajari betul isi Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945, tampaklah bahwa daerah perekonomian Indonesia pada permulaan dibagi menjadi tiga bagian.

Yang pertama yang dianggap penting ialah daerah koperasi. perekonomian rakyat yang kecil-kecil hendaklah mengambil bentuk koperasi dan mulai mengolah yang kecil-kecil pula. kerja sama dan tolong menolong, yang menjadi pembawaan koperasi, memberi jaminan bagi kedudukannya dan perkembangannya. Dari bentuk koperasi yang kecil-kecil itu,yang masing-masing dilaksanakan dengan aktiva yang teratur dan solidarita perekonomian, koperasi-koperasi yang kecil-kecil itu akan meningkat berangsur-angsur ke atas sampai sanggup melaksanakan perekonomian medan pertengahan. Akhirnya perekonomian rakyat yang teratur dengan organisasi koperasi dapat memasuki medan perekonomian besar, seperti yang dilahirkan oleh perkembangan organisasi koperasi di Swedia, Denmark, Jerman dan Austria.

Apabila menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 koperasi mulai membangun dari bawah, melaksanakan dahulu yang kecil, yang rapat pertaliannya dengan kehidupan rakyat sehari-hari,dan kemudian berangsur-angsur meningkat keatas, pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar, seperti membangun tenaga listrik,persediaan air minum,menggali saluran pengairan,membuat jalan perhubungan guna memperlancar jalan ekonomi, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hidup orang banyak.

Apa yang disebut dalam bahasa Inggris public ulities diusahakan oleh pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya di tanan pemerintah. Tetapi pimpinan perusahaan diberikan kepada tenaga yang cakap. Apabila pimpinan perusahaan yang cakap tidak terdapat atau belum terdapat di antara bangsa kita sendiri, disewa manajemen asing dengan syarat, bahwa selama ia pimpinan perusahaan negara itu,ia mendidik gantinya dari seorang Indonesia sendiri. Dalam perusahaan-perusahaan negara itu dihidupkan pula semangat koperasi. Buruh-buruh yang bekerja di situ menjadi anggota koperasi konsumsi, yang menjadi cabang dari koperasi yang lebih luas atau berdiri sebagai koperasi konsumsi tersendiri dalam lingkungan perusahaan negara tadi.

Antara aktivita koperasi yang bekerja dari bawah dan aktivita pemerintah yang bekerja dari atas masih luas bidang ekonomi yang dapat dikerjakan oelh swasta. Pengusaha swasta bangsa kita sendiri atau oleh golongan swasta Indonesia yang bekerja sama dengan swasta bangsa asing. Dengan cara demikian tenaga kerja Indonesia dan kapital nasional dapat dikerjakan untuk membangun ekonomi nasional. Di mana perlu orang asing dan kapital asing diikut sertakan. Yang perlu ialah bahwa inisiatif swasta itu bekerja di bawah peniliknya pemerintah dan dalam bidang dan syarat yang ditentukan oleh pemerintah.

Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar negeri. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing yang menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Pokoknya modalnya di Indonesia sendiri. Daripada mereka hidup menggangur, lebih baik mereka bekerja dengan jaminan hidup yang cukup.

Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terutama digerakkan tenaga-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan koperasi. Kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk mengerahkan pekerja dan kapital nasional. Apalagi  banga asing tidak bersedia menjamin kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menaman modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Orang asing yang mau menggarap tentu ingin melihat, bahwa penanaman modal bagi mereka berarti memperoleh keuntungan. Keuntungan bagi kita bekerja sama dengan mereka ialah, supaya mereka ikut serta mengembangkan kemakmuran bangsa kita,bangsa Indonesia.

BACA JUGA :  Kemenkop Minta Koperasi Mulai Garap Sektor Riil

Perlu diperingatkan kembali, bahwa sejak kita merdeka kira-kira 32 tahun yang lalu,berkali-kali tiap-tiap saya mengunjungi daerah di luar ibukota Republik Indonesia, saya menganjurkan supaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berusaha dengan perintah dan peraturan, supaya pengusaha asing yang mendapat konsesi hendaknya memperbaharui kesuburan tanah dan hutan yang ditebang. Tiap batang pohon harus diganti sedikit-dikitnya dengan menanam tiga pohon baru. Di kalimantan Timur dibiarkan saja si pemeganng konsesi menebang pohon,semau-maunya dengan tidak  menanam gantinya tiga pohon. Demikian juga di Riau, yang sudah ditinggalkan oleh si pemegang konsesi, sebelum habis masa konsesinya.

Dasar ini dapat dipegang terus bagi masa sekarang dan masa datang dengan keinsafan pada angkatan muda Indonesia, bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat  bagian pekerja dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing sesudah sampai pada suatu tingkat makin lama makin berkurang. Rente dan angsuran dari kapital asing yang harus dibayar kembali harus dihasilkan sepenuhnya dari hasil yang diperoleh dari proyek yang dibangun dengan kapital jaminan itu. janganlah pembayaran rente dan angsuran kapital asing itu menjadi beban pajak bagi angkatan Indonesia yang akan datang.

Suatu contoh yang dapat ditiru ialah cara dahulu membangun pabrik semen di Gresik. Setelah diadakan “tender internasional”, pembangunannya diserahkan kembali kepada suatu organisasi pembangunan Amerika —- kalau saya tak salah namanya McDonald Concern. Saya sendiri — sebagai Wakil Presiden RI — memintanya agar setelah dibangun ia membantu memimpin pabrik semen yang ia bangun itu. Ia menjawab bahwa hal semacam itu bertentangan dengan kebiasaan di Amerika. Di Amerika, organisasi yang membangun kerjanya hanya membangun saja. Setelah dibangun pabrik itu diserahkan pada orang lain atau negara yang memberikan tugas. Saya katakan. pabrik semacam itu banyak peralatan modern, sukar bagi Indonesia untuk menyediakan ahli Indonesia untuk menjalankannya. Saya ancam,apabila concern Tuan tidak mau menjalankan pabrik itu untuk sementara waktu sesudah dibangun, terpaksa kami mengadakan tender baru. Ia menjawab:”Berilah kami tempo kira-kira sebulan untuk memikirkan usul Tuan itu”. Sesudah itu ia kembali ke Amerika. Setelah sebulan ia memikirkan, dikirimnya telegram ke kementerian Perekonomian dan mengatakan bahwa ia menerima usul saya itu. Ia datang ke Indonesia dan diperbincangkanlah segala masalah yang bersangkutan denga pembangunan pabrik itu dasn melaksanakan pimpinannya apabila sudah selesai dibangun. Keputusannya ialah, selama pabrik itu direncanakan di Amerika beberapa orang Indonesia yang akan duduk dalam pimpinan pabrik itu kemudian, akan ikut ke Amerika melihat pembangunan itu dari dekat. Antara lain yang dikirim ialah Ir. Ibrahim yang akan menjadi direkturnya nanti dan Mayor Arifin (Presdir Intirub sekarang), bekas ajudan saya . Dengan cara begitu mereka mengetahui selak beluk pabrik itu dari mulai dirancang sampai jadi. Setelah pabrik itu selesai didirikan di Gresik, ahli-ahli orang Amerika melaksanakan pimpinannya. Di samping mereka ikut serta memimpin Ir. Ibrahim di bagian mesin, Saudara Sarimin, bekas Gubernur Sunda Kecil (Nusa Tenggara) sebagai Presiden Direktur, Mayor Arifin, Kepala Bagian Perburuhan dan beberapa orang lainya. Setelah dua tahun memimpin, ahli-ahli Amerika tadi kembali ke negerinya. Pabrik berjalan sebagaimana biasanya, sehingga rakyat sekitanya mengira bahwa pabrik itu masih di bawah pimpinan orang-orang Amerika.

Sejak pimpinan orang-orang Amerika bermula sudah pulang, pabrik itu sama sekali dipimpin oleh ahli-ahli Indonesia dan jalannya sampai sekarang tatap lancar.

Negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi politik perekonomian negara di bawah pengaruh teknokrat kita sekarang, sering menyimpang dari dasar itu. Politik liberalisme sering dipakai jadi pedoman. Berbagai barang yang penting bagi penghidupan rakyat tidak menjadi monopoli pemerintah, tetapi dimonopoli oleh orang-orang cina.

Yang tepat ialah supaya koperasi tani langsung membeli pupuk dari pabrik “Pusri” di Palembang. Tidak perlu dengan perantaraan banda lain seperti itu.[***].

Sumber :  Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 4 Keadilan dan Kemakmuran, halaman, 236-241, Penerbit LP3ES, Cetakan pertama, Desember 2015.

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini