Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Promono menemui Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan di Balai Kota / Ist

telusur.co.id- Kucuran APBD kepada sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dalam membenahi kampung-kampung kumuh, sudah sesuai dengan intruksi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Begitu disampaikan Anies menanggapi adanya kritikan terkait pemberian APBD untuk sejumlah Ormas. “Pemprov DKI mengikuti Perpres Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” ujar Anies di Jakarta, Jumat (15/2/19.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menuturkan, ada empat  tipe swakelola yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.  Yakni,  pemerintah, untuk langsung mengerjakan program, menunjuk pemerintah daerah dan kementerian/lembaga mengerjakan bersama-sama. Hingga memungkinkan pemda mengajak ormas maupun masyarakat melaksanakan program pemerintah tersebut.

BACA JUGA :  Anies Baswedan Hadiri Tarawih Akbar, Hidayat Nur Wahid Jadi Khatib

Menurut dia, di sini masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam membangun wilayahnya. “Jadi, memang PP baru yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat,” imbuhnya.

Kemudian, terkait pengawasan penggunaan APBD, akan diatur dalam peraturan gubernur (Pergub). Dan, saat ini  sedang disusun oleh “anak buahnya” di Pemprov DKI. 

Diharapkan, bakal tercipta sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun daerah. “Lewat ini kegiatan bisa dikerjakan lewat gotong royong. Ya pemerintah, ya juga masyarakat,” tandasnya. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini