Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono / Net

telusur.co.id – Tidak ada yang salah Warga Negara Indonesia memiliki konsensi lahan, terhadap lahan milik negara yang dikelola untuk berbagai usaha, seperti perkebunan sawit, pertambangan dan lain-lain.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan kepada telusur.co.id, Selasa (26/2/19).

Konsensi lahan milik negara, kata dia, yang dikelola oleh Warga Negara Indonesia dengan luas melebihi 5 hektare sesuai UU dan peraturan harus dalam bentuk badan hukum dan tidak dikuasai oleh perorangan.

Disampaikan Arief, konsensi lahan yang berstatus HGU, yang diberikan negara pada sebuah badan hukum juga ada batas waktunya. Penguasaannya sesuai UU dan peraturan yaitu hingga 35 tahun dan boleh diperpanjang 2 kali.

“Dan bisa dicabut hak konsensi lahan (HGU) oleh negara, jika tidak aktif digunakan, menyalahi UU dan peraturan,” kata Koordinator Partai Gerindra Kalimantan Barat itu.

BACA JUGA :  Berkat Asian Games Popularitas Jokowi Naik, Tapi Elektabilitas Belum Tentu

Dirinya mengatakan, tidak ada lahan negara yang dibagikan oleh Joko Widodo pada masyarakat. Yang ada, cuma pembagian sertifikat gratis. Ini, jauh berbeda dengan pembagian lahan transmigrasi kepada masyarakat yang ikut program tramigrasi di era orde lama dan orde baru.

“(masyarakat) diberikan sertifikat dan lahan 2 hektare, modal untuk hidup sehari hari,” kata dia.

Terkait Joko Widodo dan keluarga yang tidak memiliki usaha yang mengunakan konsensi lahan milik negara, serta anaknya yang katanya hanya bisnis martabak, katering dan usaha mebel bukan sebuah kebanggaan, jika dikaitkan dengan usaha-usaha Prabowo yang jauh lebih besar.

“Ini negara demokrasi, siapa saja Warga Negara Indonesia berhak berusaha atau berniaga sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku,” kata dia.

BACA JUGA :  Fadli Zon Balas Tawaran Maruarar Sirait Jadi Menteri Jokowi

Sementara soal pembagian sertifikat tanah oleh Joko Widodo bukan sama sekali bentuk dari penerapan Pasal 33 UUD 1945. Karena kenyaatannya, kata dia, sampai sekarang tidak ada kebijakan Joko Widodo yang bisa menahan hasil usaha Milik Badan Usaha Asing dan Lokal yang didapat dari bumi, air, udara dan kekayaan yang terkandung di dalam Indonesia, yang bisa di tahan di Indonesia atau dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

“Jadi, maaf ya, ini cuma bentuk pencerahan bagi TKN dan kang mas Joko Widodo dan mang Ma’ruf. Ya biar paham betuk tentang konsensi lahan dalam bentuk HGU,” kata dia. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini