Bawaslu RI / Net

telusur.co.id – Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia akan menindak lanjuti deklarasi dukungan yang dilakukan sembilan kepala daerah tingkat II di Propinsi Maluku Utara, kepada pasangan nomor 01, Jokowi-Ma’ruf, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/2/19).

Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu RI, Abhan kepada awak media usai menghadiri Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM pengawasan pemilu bagi Bawaslu Kabupaten /Kota se-Provinsi Maluku Utara, di Grand Dafam Internasional Hotel Ternate, Provinsi Maluku Utara, Minggu (10/2/19).

Ketua Bawaslu RI menyatakan akan memeriksa sembilan kepala daerah di Maluku Utara yang deklarasi dukung Paslon 01.

“Kami akan menindak lanjuti soal deklarasi itu, apakah dalam deklarasi kapasitas mereka sebagai kepala daerah atau pimpinan partai? Kami akan tindaklanjuti itu,” kata Abhan seperti dikutip dari berita MSN.

Diketahui, adapun 9 kepala daerah di Maluku Utara itu yang mendeklarasikan dukungan pada Paslon 01, adalah Bupati Kepulauan Sula yang juga Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Propinsi Malut Hendrata Theis; Walikota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim; Bupati Halmahera Barat Danny Missy; Bupati Halmahera Utara Frans Manery; Bupati Pulau Morotai Benny Laos; Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus; Bupati Kota Ternate Burhan Abdurahman; Bupati Halmahera Timur Muhdin; dan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba.

BACA JUGA :  Kunjungi Korban Banjir Makasar, Ini kata Sandiaga

“Kami 9 dari 10 kepala daerah kabupaten kota di Maluku Utara mendukung Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Maluku Utara ingin maju di bawah kepemimpinan Pak Jokowi,” kata Hendrata, di lokasi.

Ia mengatakan, komitmen daerah tersebut untuk memenangkan suara Jokowi-Ma’ruf hingga mencapai 90 persen. “Kami komitmen Maluku Utara (memenangkan Jokowi-Ma’ruf, red) 90 persen. Kita dalam politik bicara dengan kerja keras. Demi kemenangan kita Indonesia.”

Terkait dukungan itu, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon meminta Bawaslu memeriksa sembilan kepala daerah asal Maluku Utara tersebut.

BACA JUGA :  Tak Diberikan Akses, Bawaslu Akui Kesulitan Awasi Sipol

Fadli membandingkan dengan pemeriksaan Gubernur Anies Baswedan oleh Bawaslu terkait pose dua jari yang diacungkan saat menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra.

“Silakan saja tapi coba diperiksa kenapa kepada saudara Anies Baswedan hanya pakai angka dua kemudian diperiksa Bawaslu tapi mereka tidak. Tolong Bawaslu periksa mereka juga apa melanggar atau tidak,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/2/19).

“Ada juga di Sumbar (Sumater Barat) ada sepuluh tuh, jelas-jelas pakai tandatangan diperiksa dong jangan seperti kami, kalau ada yang mendukung kemudian seperti diteror, diintimidasi tapi kepada mereka tidak dilakukan itu.” [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini