Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah / Net

telusur.co.id – Para pejabat Pemerintah diingatkan untuk tidak menggunakan pos-pos anggaran Negara, seperti Dana Desa sebagai bahan kampanye Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres.

Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat dihubungi, Kamis (21/2/19).

“Dana Desa adalah perintah dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang lahir pada masa Pemerintahan SBY. Dan nomornya kalau kita lihat nomor 6, itu artinya UU yang lahir di awal pemerintahannya atau di awal tahun 2014,” kata Fahri.

Dijelaskan Fahri, Pemerintahan SBY berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014, artinya kalau ada perintah UU yang kira-kira disahkan di awal tahun, berarti pada saat presiden mengajukan rancangan ABPN 2015, dalam pidato tanggal 16 Agustus 2014 itu, presiden telah memulai mengimplementaskan perintah dari UU No.6/2014 tentang UU Desa.

“Nah, artinya yang memulai meletakan anggaran dalam APBN Dana Desa itu adalah pak SBY, bukan Pak Jokowi. Dan itu bukan perintah pribadi presiden, tetapi perintah UU,” kata Fahri.

BACA JUGA :  Pelukan Prabowo-Jokowi, Dinilai Mampu Redamkan Suasana 'Berisik' di Medsos

Jadi, kata dia, kalau ada pejabat yang menganggap bahwa itu perintah dari presiden, maka itu bohong. Karena siapa saja presidenanya, UU Dana Desa itu pasti tetap ada karena itu perintah UU.

“Saya kira tendensi untuk menggunakan pos-pos anggaran negara sebagai kampanye, itu sangat berbahaya dan oleh sebab itu harus diusut sebagai satu tindakan kebohongan publik,” kata Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.

Fahri menuturkan, UU desa disahkan 18 Desember 2013 diberi nomor 6 di awal tahun 2014. Artinya pada Pidato Nota Keuangan Agustus 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dan telah melaksanakan perintah UU untuk mengalokasikan dana desa dalam APBN 2015 yang alokasi awalnya sebesar 9 Trilyun, yang kemudian dalam alokasi perubahan (APBNP 2015 menjadi 20.7 T) .

BACA JUGA :  TKN: Jokowi Marah Karena Ingin Lindungi Demokrasi

“Jadi itu perintah UU, bukan perintah pak Jokowi. Tapi memang begitu masuk belanja APBN 2015, Presiden-nya sudah Pak Jokowi,” kata politikus PKS itu.

Diberikatan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintahkan Ribuan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meneriakkan nama Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019, di Gedung Ecopark Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/2/19).

Tjahjo meminta seluruh kepala desa yang hadir untuk berdiri. Kemudian politikus PDIP itu mengajarkan yel-yel.

“Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi,” kata Tjahjo kepada kepala desa yang hadir.

“Dana Desa,” teriak politkus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

“Pak Jokowi,” jawab para kepala desa.

Tjahjo kemudian mengingatkan kepada para kepala desa jika anggaran dana desa ada karena Jokowi. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini