Ekonom Rizal Ramli / Net

telusur.co.id – Pemerintah Joko Widodo semakin jauh dari perjuangan gagasan Trisakti. Padahal, Jokowi sudah berjanji akan mencapai kedaulatan pangan, energi dan keuangan.

Demikian disampaikan ekonom senior Rizal Ramli di kediamannya, Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/2/19).

“Boro-boro kedaulatan pangan tercapai, yang terjadi justru impor ugal-ugalan yang sangat merugikan petani. Boro-boro kedaulatan keuangan tercapai, yang terjadi justru utang yang semakin besar dengan yield yang merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik,” kata Rizal Ramli.

Rizal menjelaskan, risiko makro, ekonomi Indonesia meningkat selama 2 tahun terakhir dalam bentuk defisit neraca perdagangan (-USD 8,57 miliar, 2018) dan defisit transaksi berjalan (USD-9,1 M, Q4 2018).

BACA JUGA :  KPK Diminta Panggil Keluarga Jokowi Yang Disebut Terdakwa Fayakhun

“Defisit transaksi berjalan 2018 adalah yang terburuk dalam 4,5 tahun terakhir,” kata dia.

Empat tahun lewat, ternyata tebaran optimisme Jokowi semakin memudar. Bahkan, dalam banyak hal harapan akan kehidupan yang lebih baik makin memudar. Sebagai contoh, ekonomi stagnan di 5 persen, daya beli rakyat merosot, pengurangan kemiskinan terendah sejak reformasi.

Penyebab rendahnya penurunan kemiskinan di masa Jokowi, karena garis ekonominya meninggalkan Trisakti. Terutama, kebijakan impor yang ugal-ugalan dan penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 800 VA. Ditambah, risiko makro ekonomi semakin meningkat selama 2 tahun terakhir.

BACA JUGA :  Soal 'Politikus Suntoloyo',¬†Bos NasDem Bela Jokowi¬†

Bagi dirinya, kegagalan Jokowi mencapai kedaulatan pangan, keuangan, karena tidak adanya konsistensi antara tujuan, strategi, kebijakan dan personalia. “Tujuan untuk mencapai swasembada pangan, dikhianati dengan kebijakan impor ugal-ugalan dan penunjukan pejabat yang doyan rente (rent seekers).”

“Demikian juga tujuan keuangan dikhianati dengan kebijakan pinjaman luar negeri yang jor-joran dan penunjukan pejabat keuangan yang doyan memberikan yield tinggi, yaitu 2-3 persen di atas negara yang rating-nya lebih rendah dari Indonesia, seperti Filipina dan Vietnam, selain sifatnya kriminal, juga dilakukan semata-mata demi logika glorifikasi pribadi,” kata Rizal Ramli. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini