Mohammad Hatta/Net

Mohammad Hatta

Kapital (modal) asing dapat dipergunakan untuk membangun masyarakat dan negara kita Indonesia. Tetapi hendaklah dijaga, supaya modal asing itu jangan mencapai suatu kedudukan yang menyerupai kolonialis ekonomi.

Sebagai seorang pejuang lama dan ikut erat merencanakan Undang-Undang Dasar 1945, selalu merasa terikat kepada penetapan UUD itu, terutama kepada Pasal 33, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34.

Deangan menjalankan pasal-pasal tersebut akan diusahakan memajukan ekonomi rakyat Indonesia dan diangkat keadaan sosialnya.

Pada masa itu tertanam keyakinan bahwa dengan kekayaan tanah dan alam, kita, dapat dikejar perlahan-lahan ketinggalan kita dan dapat dibangun kemakmuran rakyat.

Pada masa penjajahan belanda, perusahaan besar dan segala yang besar lainnya dikuasai oleh kapital belanda dan kapital Barat asing. Perusahaan menengah dikuasai kira-kira 90% oleh orang Tionghoa dan bangsa Asia lainya. Orang Indonesia yang dimasukkan ke dalam lapis kedua itu paling banyak mengisi 10% dari lapis itu. Tinggal hanya yang segala kecil dapat dikerjakan oleh orang Indonesia, pegawai kecil, pertanian kecil dan perdagangan kecil.

Baiklah sepintas lalu kita kita hidupkan kembali dalam ingatan kita bunyi pasal-pasal tersebut Pasal 33 menyatakan:

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

“cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang yang banyak dikuasai oleh negara”

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oeh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Dalam Pasal 33 UUD 1945 diutamakan penghidupan rakyat jelata, dinaikkan kemakmuran dengan jalan koperasi. Keyakinan ini diperoleh sesudah mempelajari kemajuan ekonomi rakyat Inggris, Jerman, Denmark dan Swedia, yang semuanya didorong oleh organisasi koperasi.

Asas kekeluargaan itu yang menunjukkan asas koperasi, diambil dari istilah taman Siswa, bagaimana guru dan murid- murid yang tinggal kepadanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia. Hubungan antar anggota koperasi satu sama lain hendaklah mencerminkan orang-orang bersaudara, satu keluarga.

Rasa solidaritas dipupuk dan diperkuat . Anggota dididik menjadi orang yang mempunyai individualita, insaf akan harga dirinya. Apabila ia insaf akan harga dirinya, sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat membela kepentingan koperasinya. Ingatanya tertuju akan kemajuan bersama, sebagai anggota-anggota koperasi.

Individualita lain sekali dengan individualisme. Individualisme adalah sikap yang mengutamakan diri sendiri dari kepentingan orang lain. Sikap individualita menjadikan seorang anggota koperasi sebagai pembela dan perjuang yang giat bagi koperasinya. Dengan naik dan majunya koperasi, kedudukannya sendiri akan ikut naik dan maju. Dalam pelajaran dan usaha koperasi di bidang mana pun juga, ditanam kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-help dan oto-aktivitas, guna kepentingan bersama.

Dalam rencana pendidikan koperasi yang berdasar UUD 1945, diasuh anggota-anggota koperasi supaya selalu mengutamakan cinta pada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri. Dalam pelajaran dan didikan kepada anggota koperasi selalu ditanamkan keinsafan dalam jiwanya, bahwa adanya orang-seorang adalah karena adanya masyarakat. Karena ada masyarakat barulah ada orang-seorang.

Dari semula dipikirkan dan ditegaskan bahwa anggota koperasi harus mempunyai rasa tanggung jawab moril dan sosial. Ditegaskan benar apabila tanggung jawab yang dua itu tidak ada, koperasi tidak akan tumbuh, tidak akan menjadi.

Apakah sekarang dalam Orde Baru ini masih ada didikan koperasi semacam ini ?

Beberapa tindakan yang dilakukan beberapa masa yang lalu terhadap koperasi oleh instansi yang merasa dirinya berkuasa atas nama Undang-Undang Dasar cukup menunjukkan kepada kita, bahwa cita-cita koperasi sebagaimana dianjurkan pada masa pertama, berdasarkan UUD Pasal 33 sudah menjadi tabu.

BACA JUGA :  Asal Bersatu, Koperasi Perikanan Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi Nelayan

Apabila pada Pasal 33 ayat pertama dititikberatkan pada organisasi koperasi, ayat 2 dan 3 menentukan tugas pemerintah terhadap perlindungan ekonomi rakyat dalam mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rakyat dan pemerintah masing-masing diberi tugas oleh UUD 1945 untuk membangun kemakmuran. Rakyat dengan organisasi bekerja sama dengan pemerintah melaksanakan hak dan kewajibannya.

 “Dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi penguasa, usahawan atau entrepreneur! Lebih tepat dikatakan, Bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

Negara mempunyai kewajiban pula melaksanakan penentapan UUD 1945, Pasal 27 ayat 2, yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”

Apabila kita pahamkan benar-benar penetapan UUD 1945, titik berat daripada aktivita ekonomi diletakkan pada koperasi dan pemerintah. Itu tidak berarti, bahwa tidak ada medan bagi swasta untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Di antara bidang koperasi dan bidang yang digarap oleh pemerintah masih luas bidang yang dapat diusahakan oleh swasta. Perhatikanlah apa yang saya tulis kira-kira 13 tahun yang lalu dalam buku kecil saya “ Ekonomi Terpimpin “ (1960: hal.49).

“Dengan majunya koperasi berangsur-angsur dan berkembanganya organisasi ekonomi pemerintah, bidang bagi inisiatif partikelir itu akan bertambah sempit. Tetapi selama perusahaan-perusahaan partikelir itu melakukan fungsi produksi yang melengkapkan secara efektif, selama itu ia berjasa bagi masyarakat. Hanya tindakan partikelir itu harus disesuaikan dengan rencana pemerintah, dalam rangka ekonomi terpimpin. Tujuan ekonomi terpimpin ialah mencapai kemakmuran yang sebesar mungkin bagi rakyat dengan tenaga produktif yang ada dalam masyarakat. Kapital yang menggangur dan tenaga yang tidak bekerja berarti kerugian bagi tujuan kemakmuran. Sebab itu sumbangan yang positif dari pihak orang- seorang untuk menyusun organisasi kerja dari pada tenaga dan kapital yang terlantar itu harus  dimasukkan ke dalam rencana pemerintah”.

Ekonomi terpimpin tidaklah sama dengan ekonomi salah pimpin seperti yang dijalankan oleh Soekarno dalam sistem Nasakom-nya (Nasional, Agama, komunisme). Ekonomi terpimpin adalah sistem UUD 1945.

Panitia pemikir Siasat Ekonomi (brain trust) dalam tahun 1947 telah menetapkan, plan pemerintah ekonomi yang akan dijalankan dibelanjai dengan kapital yamg diperoleh dari:

  1. Pemerintah, dibantu oleh pinjaman nasional dan simpanan rakyat, dipropagandakan sebagai:
  2. sehari menyimpan;
  3. seminggu menyimpan.
  • Pinjaman luar negeri, di atas dasar perhitungan ekonomi yang rasionil. Planning Board berusaha menghitung berapa besar multiplier (perlipatan pendapat) daripada tiap-tiap kapital yang baru dilekatkan, yang berupa injeksi kemakmuran. Angsuran dan rente harus tertutup sama sekali oleh hasil tambahan kemakmuran, yang masuk ke dalam kas negeri sebagai pajak.

Ditetapkan pula, bahwa industri dan perusahaan lainnya yang dibangun sebanyak mungkin menjadi perusahaan Negara. Pimpinan perusahaan harus ditangan orang Indonesia yang cakap. Apabila pemimpin semacam itu tidak ada dalam kalangan bangsa sendiri, diambil orang asing yang terkenal cakap dalam perjanjian, bahwa ia harus mendidik orang-orang indonesia yang akan menggantikannya.

Prinsip ini sudah dijalankan oleh negara terhadap industri Semen Gresik, di Gresik (Jatim).Pembangunannya, perusahaan kontruksi Amerika, sesudah pabrik dibangun, menjalankan pimpinannya beberapa tahun, sambil melatih orang-orang kita sebagai penggantinya sampai cakap. Keahlian yang dimiliki orang-orang kita pengganti mereka begitu baiknya, sehingga setelah tim asing itu meninggalkan Indonesia, umum rata-rata tidak tahu bahwa pimpinan industri itu sudah di tangan kita sama sekali.

BACA JUGA :  Pelaku Usaha Sambut Positif Early Warning System Kemenkop dan UKM

Dengan cara begini diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bangsa Indonesia mendidik dan mempunyai pemimpin-pemimpin perusahaan yang ahli, yang kenal teori dan pandai melaksanakan praktik manajemen.

Dalam tahun 1947 itu juga Pemikir Siasat Ekonomi menentukan pula, bagaimana seharusnya sikap Bangsa Indonesia terhadap pemodal asing! Rata-rata diakui,bahwa modal kita tidak cukup untuk membangun ekonomi Indonesia, sebab itu perlu kita mempergunakan kapital asing. Disetujui pula, bahwa terhadap modal asing yang dipergunakan itu perlu dibayar rentenya.

Yang menjadi soal lain ialah: perlukah kapital asing itu diberi kesempatan menanam modalnya di Indonesia atas risiko sendiri atau kapital asing itu dipinjam oleh negara dan dengan pinjaman itu negara membangun proyek-proyek untuk memajukan kemakmuran rakyat. Seperti disebut tadi, pimpinan perusahaan harus di tangan orang yang ahli dan cakap.

Jalan yang kedua inilah, yang disetujui oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi dan akhirnya disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hanya, apabila tidak mungkin mengadakan pinjaman, diberi kesempatan kepada bangsa asing menanam modalnya di Indonesia dengan risiko mereka sendiri. Pemerintah Republik Indonesia hanya akan menjamin keselamatan kaum buruh bekerja dan memperoleh upah yang layak bagi kemanusian seperti yang ditegaskan oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat 2.

Sejak itu pendirian saya terhadap kapital asing tidak berubah. Kapital asing diperlukan untuk ikut membangun perekonomian Indonesia, tetapi ia tidak boleh menguasai hajat hidup rakyat Indonesia.

Apabila diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” dapat disewakan kepada modal asing dengan syarat, bahwa keutuhan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperihara dengan baik dan diperbaharui senantiasa. Tiap-tiap pohon dalam hutan Indonesia yang ditebang mesti ditanam gantinya, sekurang-kurangnya tiga pohon. Dalam hal ini hendaklah diadakan pengawasan yang teliti.

Seperti kita ketahui ahli ekonomi kita yang muda-muda tamatan Universitas Indonesia dan seterusnya dididik di Amerika Serikat besar pengaruhnya, dengan bantuan MPRS tahun 1966 dan 1967, memutar politik perekonomian Indonesia dari sistem ekonomi terpimpin menurut UUD 1945 menuju ke arah liberalisme ekonomi. Sekarang yang diutamakan ialah inisiatif swasta. Orang-orang swasta bangsa kita belum lagi siap untuk menghadapi masa ekonomi liberalisme.

Akibatnya kita ketahui! Bersenjatakan tehnologi modern kapitalis-kapitalis asing menyerbu Indonesia dan menghancurkan perusahaan-perusahaan Indonesia, terutama perusahaan tekstil di Jawa Barat. Eksplotasi hutan di Kalimantan Timur oleh bangsa asing menunjukan arah untuk menghabisakan hutan kita berangsur-angsur. Yang paling beruntung dari pinjaman luar negeri yang dilakukan oelh negara, ialah warga negara baru turunan Tionghoa. Perhatikan sajalah pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh bank-bank pemerintah. Peraturan pinjaman diadakan begitu rupa, sehingga orang swasta Indonesia asli— yang sekarang namanya diganti dengan pribumi — jarang dapat meminjam.

Akibat daripada politik perekonomian baru ini ialah bahwa; perpisahan kelas bertambah hebat lagi, perbedaan kaya dan miskin mencolok mata.

Kesimpulan pendapat saya ialah, bahwa saya tidak anti modal asing, melainkan kapital asing dapat dipergunakan untuk membangun masyarakat dan negara kita Indonesia. Tetapi hendaklah dijaga, supaya modal asing itu jangan mencapai suatu kedudukan yang menyerupai kolonisasi ekonomi. Tempatkanlah ia pada tempatnya yang wajar. Sebaik-baiknya modal asing “dipinjam” untuk biaya pembangunan, sedangkan pembangunan itu direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Melihat luasnya Tanah Air kita, industri yang dibangun mesti disebarkan seluruh Indonesia, sesuai upaya dengan persebaran tempat bahan baku, seperti kayu, rotan dan hasil hutan lainya. Pemimpin perusahaan yang membangun itu diletakkan di tangan orang yang ahli. Apalagi pemimpin usaha yang ahli itu orang asing, dibuat perjanjian supaya pemimpin asing itu berusaha mendidik gantinya orang Indonesia.***

Sumber : Karya Lengkap Bung Hatta. Buku 4 : Keadilan dan Kemakmuran. Penerbit LP3ES, cetakan pertama 2015, halaman 478-483.


Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini