Buni Yani (tiga kiri) didampingi Pengacara Aldwin Rahadian (dua kiri) bertemu Wakil Ketua Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR Fahry Hamzah di DPR. Foto:Bambang Tri P / telusur.co.id

telusur.co.id- Di DPR, Buni Yani beserta rombongan diterima oleh dua pimpinan DPR RI Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Kepada Mereka, Buni mencurahkan semua isi hatinya. Mengenai, kasus hukum UU ITE yang sedang menjeratnya. Buni merasa, kasus yang sedang mengganjalnya itu penuh dengan keganjalan-keganjalan.

Menurut Buni. Suatu hal yang aneh. Ketika pasal yang menjeratnya itu, telah berubah dari awal dirinya dilaporkan. dari pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, ke pasal Pasal 28 ayat 2 saat pemeriksaan. Lalu, menjadi pasal Pasal 32 ayat 1 UU ITE.

“Selama pemeriksaan, memang banyak hal janggal. Misal, saya dilaporkan Pasal 27 Ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik. Unggahan saya dianggap mencemarkan nama baik Pak Ahok, saat beliau jadi Gubernur DKI. Saat diperiksa, saya pakai Pasal 28 ayat 2. Hingga akhirnya saya dituntut dan divonis melanggar Pasal 32 ayat 1 UU ITE, padahal saya tidak pernah merasa diperiksa memakai pasal tersebut.” Ungkap Buni ke Fadli dan Fahri di DPR RI, Jumat (1/2/19).

BACA JUGA :  Gawat. Dua Menteri PKB Lakukan Persekusi

Ia pun menyebut, lompatan-lompatan pasal yang menjerat dirinya itu adalah pasal simsalabim.

Pasal yang diduganya, merupakan hasil dari intervensi politik atas perbedaan dukungan Pilpres 2019.

“Maka saya bilang ini pasal sim salabim. Tiba-tiba muncul seperti sulap. Dalam pandangan saya, karena sejak awal ada frame politik, maka ini tindakan politik. Saya lihat ini mereka diintervensi politik. Apa ini ada kaitannya dengan kami ini oposisi atau gimana. saya pikir sih iya, kalau dilihat dari proses awal,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Buni Yani divonis bersalah melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam putusan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Dia dihukum 18 bulan penjara saat itu.

BACA JUGA :  Pernyataan Prabowo Bagi Elit Yang Tak Amanah

Perlawanan hukum Buni Yani berlanjut ke tingkat pengadilan tinggi tetapi kandas. Sampai kemudian jaksa dan Buni Yani sama-sama mengajukan kasasi. Namun MA menolak kasasi tersebut, baik untuk Buni Yani maupun jaksa. [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini