Oleh: Muslim Arbi
Koordinator Indag Watch

Defisit neraca perdagangan selama ini tak bisa di elakkan. Padahal gonta ganti menteri telah di lakukan berkali-kali.

Sejak awal bentuk kabinet Indonesia Kerja. Jokowi pasang Rahmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan, lalu di copot, kemudian di angkat Thomas Lembong, tapi Lembong kemudian diganti lagi dengan Enggartiasto Lukito. Mentri Perdagangan yang berlatar belakang Pengusaha Real Estate, sebagai ketua REI.

Meski sudah gonta ganti menteri perdagangan, mantan walikota solo yang berlatar belakang pengusaha mebel ini tidak membantu juga membalikkan defisit perdagangan.

Lalu publik bertanya; apa nya yang salah? Apakah Jokowi yang berlatar belakang pengusaha mebel yang bergelut dalam dunia usaha ekspor impor itu memang tidak paham dunia perdagangan luar negeri?

Padahal perdagangan luar negeri itu terkait dengan usaha mebel yang pernah di lakoni jokowi. Dan itu adalah basik skillnya. Mengapa tidak juga mampu membuat kebijakan untuk menutup defisit neraca perdagangan selama ini? Dan ini sebagai basik skill Jokowi saja gagal.

BACA JUGA :  Calon Presiden Joko Widodo Berkampanye di Kereta Komuter?

Apalagi dengan memilih menteri yang berlatar dunia usaha real estate dan politisi nasdem. Salah satu anggota koalisi pemerintah.

Diantara yang perlu dipertanyakan soal defisit perdagangan ini, apa saja kinerja yang telah di buat Enggar mantan Anggota Dewan Partai Golkar ini untuk benahi Defisit Perdagangan selama ini?

Padahal melihat dan membaca info Perdagangan yang beredar secara interen di Kementerian Perdagangan di Jalan Ridwan Rais itu, banyak sekali melakukan perjanjian dagang dengan sejumlah negara mitra.

Segala bentuk perjanjian dan macam-macam itu pasti memerlukan biayai besar dari APBN bukan? Lalu hasil nya mana?, mengapa neraca perdagangan kita defisit terus?; mana hasil Trade Expo Indonesia 2016 dan 2017 yang telah menggerus anggaran negara yang besar itu?.

BACA JUGA :  Warga RW 11 Sunter Jaya, Sukses Kembalikan Fasus Fasom Ke DKI

Soal penggunaan anggaran untuk melakukan perjanjian dengan sejumlah negara itu tentu nya besar sekali. Maka BPK perlu melakukan audit atas itu. Karena antara anggaran yang keluar dan hasil yang di capai tidak terlihat jelas. Perjanjian-perjanjian dagang dengan mitra negara-negara luar itu tidak dapat mengdongkrak neraca perdagangan agar tidak terjadi defisit.

Dalam defisit perdagangan ini; publik akan menilai. Dalam hal basik saja jokowi gagal. Gagal menaikkan perdagangan luar negeri dan gagal memilih menteri nya yang urus dagang.

Jakarta, 8 Pebruari 2019.

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini