Peneliti ICW, Lalola Easter / Ist

telusur.co.id – Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Lalola Easter mendesak pimpinan Komsii Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

Dia diduga membantu korporasi yang menandatangani surat tanggapan KPK, atas permohonan bantuan klarifikasi ke HSBC oleh PT. Geo Dipa Energi.

“Ada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan di luar kewenangannya sebagai deputi pencegahan,” kata Lalola dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (1/1/19).

Lalola menjelaskan, dalam surat tersebut KPK menyebut tidak bisa melakukan penelusuran transaksi keuangan PT Bumigas Energi dan Honest Group Holdings Limited di HSBC Hongkong. Hal ini karena KPK menilai transaksi tersebut sudah di luar periode penyimpanan data HSBC Hongkong.

“Dalam hal ini Pahala Nainggolan kemudian menjawab surat tersebut, dengan memberikan informasi yang sebetulnya bersifat rahasia,” katanya.

Sebelum adanya surat tanggapan tersebut, Pahala diduga memang mengenal Komisaris Utama PT Geo Dipa Energi, Anwar Sanusi. Keduanya pernah menjabat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di mana Sanusi merupakan atasan dari Pahala saat itu.

BACA JUGA :  KPK Lelang Belasan Perhiasan Mewah Milik Koruptor

“Kalaupun benar, perbuatan Pahala Nainggolan yang menyebarkan informasi tidak tepat. Makanya kami minta KPK melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran etik ini,” kata Lalola.

Hal senada juga diamini oleh Presidium Persatuan Pergerakan (PP), Andrianto. Dia mengaku sependapat dengan ICW dan mengetahui soal dugaan Pahala dengan Geo Dipa Energi punya kepentingan tertentu.

Oleh karena itu, ia mendesak KPK segera menyelesaikan kasus itu. Jika tidak, kata Andrianto, KPK akan disebut sebagai lembaga yang melindungi perusahaan yang berperkara.

“Selain KPK, Ombudsman harus segera memanggil Pahala Nainggolan yang sudah melakukan pekerjaan di luar tupoksi KPK. Badan Etik KPK harus pecat Pahala Nainggolan karena sudah membuat iklim investasi menjadi negatif,” katanya.

BACA JUGA :  Balas Kritikan ICW, Politisi PDIP: Ternyata ICW Jualan KPK Di Luar Negeri

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum dapat memberi komentar terlalu banyak terkait hal ini. Ia mengaku akan mengecek dugaan ini.

“Saya belum terima informasi dari pengawas internal. Nanti bisa dicek dulu,” kata Febri.

Febri menegaskan, untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang yang luar biasa perlu ditetapkan kode etik pimpinan KPK, yang segera dapat disampaikan kepada masyarakat.

“Sudah diatur di dalam kode etik pimpinan KPK.”

Seperti diketahui, berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK tentang kode etik dalam Bab 3 nilai-nilai dasar pribadi pada Pasal 4 ayat 1 bahwa pimpinan KPK harus terbuka, transparan dalam pergaulan internal dan eksternal.

Lalu di Bab 4 kode etik pada Pasal 5 ayat 3 bahwa kode etik diterapkan tanpa toleransi sedikitpun atas penyimpangannya (zero tolerance) dan mengandung sanksi tegas bagi mereka yang melanggar. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini