DKPP menggelar sidang etik penyelenggara pemilu

telusur.co.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda membacakan putusan dari 11 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Rabu (27/2/19). Dalam sidang ini, ada 54 teradu yang diputus perkaranya.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua majelis Dr. Harjono dengan dua Anggota majelis, yaitu Prof. Teguh Prasetyo dan Dr. Ida Budhiati ini dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Beberapa putusan dalam sidang ini adalah mengeluarkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap dua penyelenggara Pemilu, yaitu Anggota Panwaslih Provinsi Aceh Zuraida Alwi (Nomor Perkara 249/DKPP-PKE-VII/2018) dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdul Wawan (Nomor Perkara 12-PKE-DKPP/I/2019).

BACA JUGA :  DKPP: Sistem Pemilu Serentak Harus Dievaluasi Lagi

“Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I, Zuraida Alwi selaku Anggota Panwaslih Aceh terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” kata Harjono saat membacakan putusan Nomor Perkara 249/DKPP-PKE-VII/2019.

“Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sepenuhnya, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu Abdul Wawan selaku Ketua PPK Lasolo Kepulauan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” tambahnya..

Untuk diketahui, Zuraida Alwi merupakan penyelenggara Pemilu tingkat provinsi pertama yang mendapat sanksi berupa pemberhentian tetap dari DKPP. Masih dalam nomor perkara yang sama, DKPP juga memberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua kepada Said Syahrul Ramad. Sebelumnya, Said diketahui menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nagan Raya. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini