Margarito Kamis/Istimewa

 
Oleh: Margarito Kamis

(Doktor HTN, Staf Pengajar FH. Univ. Khairun Ternate)

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat-kalimat ini indah dalam esensi. Kalimat ini mencerminkan kristalisasi akal budi terhebat, tentang relasi hamba dengan Allah Subhanahu Wataala, Pencipta, Penentu segala sesuatu dalam hidup ini.

Mempersoalkan setiap usaha yang menyatakan adanya relasi itu, jelas tak masuk akal. Mempersoalkan puisi Neno di malam munajat itu, untuk apapun alasannya, jelas tak masuk akal. Puisi ini begitu jernih menyatakan kegelisahan  dan harapannya kepada Sang Khalik, Allah Azza wa Jallah, yang para penyusun UUD 1945 pun mengakuinya.

Ini alamiah sifatnya. Orang yang menyadari ketidakmampuannya, mendorongnya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wata’ala, pencipta-Nya, tidak mungkin, dengan alasan apapun, dikategorikan sebagai permainan politik. Dari-Nya setiap orang datang, dan kelak pada-Nya pula setiap orang akan kembali mempertanggung-jawabkan semua kelakuannya. Jadi mengapa mempersoalkan puisi khas doa Neno pada Dia, Allah Subhanahu Wata’ala?    

Tak Berbentuk

Andai pilpres, khususnya kampanye diterima sebagai perang, jelas perang ini tanpa bentuk. Kata Ralp Epperson, perang tanpa bentuk adalah perang paling sulit dihadapi. Perang ini tak memiliki awal, juga tak jelas akhir. Siapa panglima perang, dan unsur-unsurnya tak diketahui, dan musuh yang disasar begitu cair, sehingga siapapun bisa jadi korban perang ini. Naik turun tensi perang, sama sekali tak diketahui.

Pasukan dan struktur organisasi perang ini tak diketahui. Mungkin itu sebabnya para pimpinan daerah muncul silih berganti mendukung Joko Widodo, sang capres ini. Suatu waktu muncul di Jawa Tengah; para kepala daerah memberi dukungan pada Joko Widodo, dan di waktu yang lain, bahkan mendahului Jawa Tengah, Kepala daerah di sebagian tanah Sumatera  memberi dukungan kepada Joko Widodo, menyusul kepala-kepala daerah Maluku Utara. Paling terakhir sejumlah Camat di Makassar muncul memberi dukungan itu.

Siasat boleh saja dianggap keji, tetapi siasat diperlukan untuk memenangkan perang. Mungkin itu sebabnya, masjid-masjid, tempat ummat Islam menunaikan Shalat, salah satu kewajiban fundamentalnya, segera diidentifikasi sebagai tempat yang bisa berubah menjadi arena politik. Bermunculanlah himbauan agar Masjid tak dipolitisasi, entah apa yang dimaksud dengan politisasi itu. Mungkin yang dimaksud adalah orang tak membicarakan, apapun, yang berkelindan dengan kampanye pilpres.

BACA JUGA :  Margarito: Preshold Nol Persen Bantu Jokowi Lepas Dari Belenggu Parpol Pendukung

Tetapi andai saja Masjid digunakan menjadi tempat bagi-bagi, misalnya serifikat oleh Presiden, Gubernur, Bupati, Camat,  tentu bukan politisasi. Itu kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintahan. Jangan ada yang menilainya sebagai  politisasi. Itu sah. Lain soalnya kalau anda, rakyat biasa, apalagi menyukai Pak Prabowo dan pak Sandi. Anda, besar kemungkinan,  segera berurusan dengan klasifikasi sedang melakukan politisasi Masjid.

Lucu, betul-betul lucu. Ibu-ibu yang menggunakan otaknya menganalisis keadaan, lalu sampai pada kesimpulan adanya bahaya bila Pak Joko Widodo menang, merekam dan menyebarkan kesimpulannya itu, dan kabarnya meminta orang tak memilh Pak Joko Widodo, ditangkap. Luarbiasa. Mereka ditangkap di malam hari, lalu ditahan. Hebat sekali.   

Cepat betul Polisi menemukan hukum untuk tiga ibu ini. Pasal 28 UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 1946, penghinaan yang disebarkan secara elektronik dan menyebarkan kabar bohong, menjadi peluru hukum yang diberondong ke tiga ibu ini. Sungguh terlalu sulit untuk tidak mengatakan bahwa kategorisasi tindakan ibu-ibu itu sebagai kejahatan, diikuti penahanan, dalam maknanya, pada level minimum, sama dengan melarang orang berpikir.

Kalaupun bisa berpikir, kesimpulannya harus sama, seirama dengan frame berpikir dalam perang tanpa bentuk. Di luar kerangka itu, kesimpulan yang diambil ibu-ibu itu, dan disebarkan secara elektronik terbukti, untuk sementara, sebagai fitnah dan menyebar kabar bohong. Tidak ada urusan dengan kesalahan premis mayor dan premis minor yang berakibat pengambilan kesimpulan menjadi tidak logis. Titik.

Tidak ada urusan dengan cara berpikir deduksi dan induksi. Tidak ada urusan dengan kesimpulan itu merupakan proyeksi, hipotesa atas keadaan yang akan datang. Tidak. Menyatakan dan menyebarkan pikiran tentang keadaan yang akan datang secara elektronik, yang merupakan hasil analisis, akan dinilai, entah bagaimana struktur berpikir dalam menilainya, sebagai merugikan orang. Dan sontak dikategorikan sebagai kejahatan. Tidak ada urusan dengan falsifikasi khas Poper, dan tidak ada urusan dengan pergeseran revolusioner khas Thomas Khun. Pokoknya kesimpulan yang disebarkan secara elektronik salah. Titik. Bagaimana salahnya, sepenuhnya ditentukan oleh kenyataan anda melakukannya. Itu salah. Titik.  

Begitulah kebenaran hukum khas musim kampanye. Kebenaran hukum jenis ini tidak pernah, dan tidak bakal diperoleh dengan cara mengecek premisnya, baru menentukan derajat korespondensi  atau koherensi, relatif sekalipun, dengan kenyataan yang menjadi basisnya. Tidak. Pokoknya anda bicara begitu, anda lakukan itu, dan itu salah. Urusan akhirnya di pengadilan. Titik.

BACA JUGA :  Prabowo-Sandi Dijemput Kemenangan

Ibu-Ibu jangan berpikir, betapapun melarang orang berpikir, sama dengan melarang orang hidup, dan melarang orang itu berhenti menjadi orang. Berpikir itu memang kerja otak, dilakukan oleh setiap orang,  karena orang itu adalah manusia. Berpikir itu penanda fundamental yang membedakan manusia dengan mahluk lain, iblis misalnya. Tapi kalau berpikir akan mengantarkan ibu-ibu ke penjara, lebih baik berhenti berpikir, berhenti jadi manusia.

Bisik-Bisik Saja

Pak Joko Widodo, yang dinilai orang salah dalam menerangkan beberapa kenyataan, dalam debat capres untuk kedua kalinya, beberapa waktu lalu, memang berakhir dengan laporan ke Bawaslu. Tetapi sudahlah, laporan itu akan berakhir dengan pernyataan tidak ada pelanggaran. Pernyataan Pak Joko Widodo itu tidak dapat dikategorikan fitnah, bohong, apalagi menyebar kabar bohong. Tidak. Itu namanya fakta alternatif. Fakta alternatif, selalu begitu,  berbeda dengan fakta yang anda punyai.

Andai saja ibu-ibu pernah mendengar sepenggal kata, dari manapun asalnya, misalnya bila Pak Prabowo dan Pak Sandi menang, organisasi keagamaan akan dibubarkan, ibu harus diam. Andai juga ibu-ibu pernah mendengar ada yang berkata bila Pak Prabowo dan Pak Sandi menang, negara ini akan diubah menjadi negara Islam, diamlah atau tertawa saja. Jangan tanggapi. Hormati saja itu sebagai analisis orang, betapapun tidak validnya analisis itu. Jangan bawa soal beginian ke Polisi. Itu namanya cari kerjaan. Jadi?  Hormati sajalah.

Teruslah berdoa dan juga berpuisi. Jadikan doa dan puisi sebagai cara terbaik, pada saat ini, bagi ibu-ibu yang bergelimang rindu untuk kehidupan keagamaan, hukum, ekonomi dan sosial yang lebih baik. Kalaupun terpaksa harus bicara, jangan bicara keras-keras. Berbisik-bisik saja. Jangan berpikir, apalagi menyebarkan hasil analisisnya dalam bentuk kesimpulan melalui elektronik.

Ibu-ibu harus tahu lingkungan kehidupan hukum saat ini sedang tak menentu. Layaknya musim pancaroba, musim kampanye pilpres sedang memporak-porandakan kaidah dan netralitas semu hukum. Musim ini tidak andal untuk usaha, apapun,  yang hendak mempromosikan keindahan keadilan, dan kesamaan derajat kemanusiaan.

Harus sabar, karena demokrasi meminta itu. Tahan diri. Jangan mudah bicara. Hukum sedang dalam keadaan seperti ini. Bersandarlah dengan doa kepada Dia yang Maha Tahu. Jangan pernah memutus harapan pada Dia, Allah Subhanahu Wata’ala. Berpuisilah bila bisa, sekadar sebagai ekspresi kegundahanmu. Simpanlah puisi itu dalam hati. Jangan bacakan secara terbuka, karena bisa dituduh mempolitisasi keadaan, termasuk agama, bahkan mengancam tuhan.

Teruslah berdoa, dan berpuisi dengan diksi khas doa. Jangan kecil hati. Kalau ibu-ibu hendak meneruskan pekerjaan meyakinkan orang agar sebarisan dan sehaluan dengan ibu-ibu, godalah hati mereka, bicaralah dengan bahasa nan indah, dan dengan cara yang bijak dan manis. Itu agar ibu-ibu terhindar dari malapetaka hukum. Semoga. *** 

Jakarta, 28 Februari 2019

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini