Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah (kiri), Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo (tengah), dan Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha (kanan) / Ist

telusur.co.id – Jelang pemilihan umum 2019, Daftar Pemilih Tetap (DPT) ternyata masih menjadi persoalan. Hal itu terkait ditemukannya Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Kartu Tanta Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), dan ada di DPT.

Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengatakan, pemberian kartu identitas kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah lazim di negara manpun. Dan setiap negara, kata dia, melakukan dan membuat aturan bahwa warga negara yang keluar masuk kewilayah negara tertentu harus terdaftar. Ini, dalam rangka untuk memantau melihat kegiatan mereka.

“Oleh karena itu, mengenai izin untuk memberikan legalitas kepada warga negara asing ini memang menjadi satu kelaziman di negara mana pun,” kata Firman dalam diskusi ‘Polemik e-KTP WNA, Perlukah Perppu?’, di Media Center MPR/DPR RI, gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1/19).

Firman yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum perusahaan pengurusan izin kerja tenaga asing di era tahun 90-an itu mengatakan, di era orde baru, WNA yang kerja di Indonesia mendapatkan KIMS (Kartu Izin Menetap Sementara).

Kemudian, yang tinggal selama 25 tahun berturut-turut dan tidak pernah meninggalkan Indonesia itu bisa atau dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan Kartu Izin Menetap (Kitap) dan kemudian di dalam undang-undang 23 itu diubah menjadi Kitas.

“Jadi, istilahnya yang diubah tetapi status daripada orang asing ini pendataannya tetap ada dan kemudian itu dilakukan oleh negara manapun,” kata dia.

Ia menegaskan, dalam penerbitan e-KTP bagi WNA di Indonesia bukan kesalahan pemerintah. Karena pemerintah melaksanakan amanat undang-undang dalam pasal 63 yang diamanatkan, bahwa WNI dan WNA itu diberikan legalitas dalam bentuk e-KTP.

BACA JUGA :  Bongkar Korupsi KTP-el, Golkar Tunggu Nyali KPK

Di dalam undang-undang, lanjutnya, tidak secara ekplisit memberikan satu penjelasan bahwa e-KTP yang diberikan kepada WNI dan WNA harus ada pemberlakuanbeda.

Harusnya, e-KTP WNI diberi lambang garuda dengan dasar warnanya biru, kalau WNA warnanya merah atau kuning atau warna yang lain. Sehingga, lanjutnya, sangat mudah secara kasat mata diketahui.

“Jadi orang menunjukkan KTP bisa terlihat bawa dia adalah WNA atau WNI,” katanya.

“Di Amerika itu ada pemegang Green Card, kalau di Malaysia ada pemegang kartu penduduk sementara. Itu ada perlakuan berbeda, yaitu warnanya.”

Tetapi, dirinya menilai KPU tidak cermat lantaran keputusannya memperbolehkan pemegang e-KTP untuk memilih dengan membawa Kartu Keluarga (KK) meski namnya tidak ada dalam DPT.

“KPU tidak secara cermat melihat bahwa ada kelemahan dalam undang-undang ini. Kan e-KTP yang diterbitkan itu adalah e-KTP yang sama, nyaris tidak ada perbedaan antara e-KTP WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia,” katanya.

“Apalagi, disetiap TPS kita belum punya sistem yang bisa menditeksi atau membedakan ketika ada yang datang dengan membawa e-KTP WNA. Inilah yang menjadi persoalan.”

Maka dari itu, kata dia, harus ada solusi. KPU, kata dia, segera melakukan verifikasi dan bekerja sama dengan imigrasi. Sebab, imigrasi sebagai instansi terhadap orang asing, memiliki semua data-data itu.

BACA JUGA :  Hanya Salah Prosedur, Ahli Hukum : Setnov Bisa Ditersangkakan KPK Kembali

“Datanya harus di verifikasi bersama Kemendagri dan KPU. Sehingga KPU memberikan regulasi bahwa keberadaan daripada orang asing. Sesuai dengan ketentuan undang-undang negara dan konstitusi, warga negara yang punya hak warga negara Indonesia, asing tidak punya hak,” kata Firman.

Terkait pemberhitian pencetakan e-KTP untuk warga Asing, dirinya memberikan apresiasi. Sebab, menurut Firman, hal tersebut adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan.

Maka dari itu, ia menilai belum perlu untuk Perppu. Karena Perppu perlu dilihat urgensinya. Dirinya khawatir jika ada Perppu, muncul isu seolah-olah mendelegitimasi daripada penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), I Gede Suratma mengatakan ada kesan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa pemerintah memberikan e-KTP bagi orang asing untuk keperluan pemilu. Padahal orang asing memang berhak memiliki e-KTP yang dengan mudah bisa diidentifikasi kalau mereka tak punya hak pilih.

Dia mengakui kecurigaan itu muncul karena ada kasus warga negara asing yang punya e-KTP dan terdaftar di dalam DPT di Cianjur, Jawa Barat. Anehnya e-KTP warga asing itu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan salah satu warga Cianjur sebagimana dilaporkan masyarakat.

Suratma mengatakan tidak mungkin ada dua NIK untuk satu e-KTP. Sebab, NIK merupakan identitas tunggal yang tidak ada penggantinya.

“NIK itu bersifat tunggal, yang di Cianjur heboh karena NIK yang satu diklaim milik Chan dan juga diklaim milik bahar,” kata dia dalam cara yang sama. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini