Tim Pengacara Muslim atau TPM selaku kuasa terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir Mahendradatta (kiri) menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon / telusur.co.id

telusur.co.id – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Surabaya hari ini, 9 Februari 2019, sangat ironis.

Menurutnya, penghargaan itu seharusnya membuat insan pers merasa prihatin. Sebab, penghargaan terjadi di tengah kembali maraknya fenomena “blackout” untuk berita-berita yang dinilai bisa merugikan penguasa—seperti berita Reuni Alumni 212.

Selain itu masih hangat pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah. Penghargaan kepada Pak Jokowi itu memang pantas dikritik. “Perlukah pers menjilat pada kekuasaan yang seharusnya mereka kontrol dan awasi?” kritik Fadli melalui keterangan tertuslinya, Sabtu.

Dituturkan Fadli, semua pihak perlu menyadari bahwa institusi pers bukan hanya mewakili para pekerja pers atau pemilik industri media semata, melainkan juga mewakili suara dan kepentingan publik. Pers adalah penyambung lidah publik. Itu sebabnya dalam kajian demokrasi atau ilmu politik, pers selalu mendapatkan atribut yang istimewa. Pers jangan terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal.

Sebagai penyambung lidah publik, tentunya jadi memprihatinkan ketika sebagian pers hari ini lebih banyak hadir sebagai brosurnya penguasa, dan bukannya sebagai ‘watch dog’ yang mengawasi jalannya pemerintahan.

“Ini pula saya kira yang telah membuat kenapa kepercayaan publik kepada media-media mainstream kemudian cenderung melemah dan sumber informasi jadi beralih hampir sepenuhnya kepada “jurnalisme warga” yang ada di media sosial.”

BACA JUGA :  Fadli Zon Jamin Prabowo-Sandi Bakal Usut Indikasi Pidana Adminduk

Hari ini, dilanjutkan Fadli lagi, ancaman terbesar terhadap kemerdekaan pers mungkin tak berasal dari penguasa, melainkan dari sikap partisan insan pers itu sendiri. Apalagi ketika pemilik media menjadi penentu arah redaksi pemberitaan. “Sehingga kita tak mendapat liputan berimbanh (cover both sides). Jika ini terjadi, tentu saja merupakan sebuah kerugian bagi perkembangan pers dan demokrasi kita,” katanya.

“Itu sebabnya pada peringatan Hari Pers Nasional ini, kita berharap agar pers di tanah air bisa mengingat kembali khittahnya sebagai ‘fourth estate’, alias pilar keempat demokrasi. Di tengah-tengah banyaknya persoalan yang membelit pilar demokrasi lainnya, kita berharap agar pers tak kehilangan fungsi sebagai alat kontrol kekuasaan. Tugas pers memang bukanlah menyanjung-nyanjung pemerintah, tapi mengawasi mereka,” tutupnya.

Seperti diberitakan, Saat peringatan Hari Pers Nasional, Presiden Jokowi menerima penghargaan Kemerdekaan Pers. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. (ham)

telusur.co.id – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Surabaya hari ini, 9 Februari 2019, sangat ironis.

Menurutnya, penghargaan itu seharusnya membuat insan pers merasa prihatin. Sebab, penghargaan terjadi di tengah kembali maraknya fenomena “blackout” untuk berita-berita yang dinilai bisa merugikan penguasa—seperti berita Reuni Alumni 212.

Selain itu masih hangat pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah. Penghargaan kepada Pak Jokowi itu memang pantas dikritik. “Perlukah pers menjilat pada kekuasaan yang seharusnya mereka kontrol dan awasi?” kritik Fadli melalui keterangan tertuslinya, Sabtu.

BACA JUGA :  Emak-emak Minta Wakil Ketua DPR Usut Ratusan Anggota KPPS yang Meninggal

Dituturkan Fadli, semua pihak perlu menyadari bahwa institusi pers bukan hanya mewakili para pekerja pers atau pemilik industri media semata, melainkan juga mewakili suara dan kepentingan publik. Pers adalah penyambung lidah publik. Itu sebabnya dalam kajian demokrasi atau ilmu politik, pers selalu mendapatkan atribut yang istimewa. Pers jangan terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal.

Sebagai penyambung lidah publik, tentunya jadi memprihatinkan ketika sebagian pers hari ini lebih banyak hadir sebagai brosurnya penguasa, dan bukannya sebagai ‘watch dog’ yang mengawasi jalannya pemerintahan.

“Ini pula saya kira yang telah membuat kenapa kepercayaan publik kepada media-media mainstream kemudian cenderung melemah dan sumber informasi jadi beralih hampir sepenuhnya kepada “jurnalisme warga” yang ada di media sosial.”

Hari ini, dilanjutkan Fadli lagi, ancaman terbesar terhadap kemerdekaan pers mungkin tak berasal dari penguasa, melainkan dari sikap partisan insan pers itu sendiri. Apalagi ketika pemilik media menjadi penentu arah redaksi pemberitaan. “Sehingga kita tak mendapat liputan berimbanh (cover both sides). Jika ini terjadi, tentu saja merupakan sebuah kerugian bagi perkembangan pers dan demokrasi kita,” katanya.

“Itu sebabnya pada peringatan Hari Pers Nasional ini, kita berharap agar pers di tanah air bisa mengingat kembali khittahnya sebagai ‘fourth estate’, alias pilar keempat demokrasi. Di tengah-tengah banyaknya persoalan yang membelit pilar demokrasi lainnya, kita berharap agar pers tak kehilangan fungsi sebagai alat kontrol kekuasaan. Tugas pers memang bukanlah menyanjung-nyanjung pemerintah, tapi mengawasi mereka,” tutupnya.

Seperti diberitakan, Saat peringatan Hari Pers Nasional, Presiden Jokowi menerima penghargaan Kemerdekaan Pers. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini