Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon / telusur.co.id

telusur.co.id – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengkui data yang disampaikan Jokowi pada saat debat kedua banyak bermasalah, bahkan ngawur, karena tak sesuai dengan fakta dan kenyataan.

Misalnya saja soal klaim konflik agraria. Selama empat tahun pemerintahan sekarang, saya justru mencatat jumlah konflik agraria melonjak drastis, bahkan jauh lebih tinggi dari konflik agraria yang terjadi selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY.

Merujuk data yang dihimpun KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), sepanjang sepuluh tahun kekuasaan SBY jumlah konflik agraria tercatat “hanya” 1.391 kasus di seluruh wilayah Indonesia. Sementara, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, telah terjadi sedikitnya 1.769 konflik agraria.

BACA JUGA :  Tes Baca Al Quran, Jokowi Dan Prabowo Belum Konfirmasi

Pembangunan infrastruktur menempati urutan ketiga penyebab konflik agraria, sesudah sektor perkebunan dan pertambangan. “Jadi, ngibul saja kalau diklaim tak ada konflik agraria dalam 4,5 tahun terakhir,” kritik Fadli melalui keterangan tertulisnya, Selasa.

Begitu juga dengan klaim kebakaran hutan yang tak ada lagi. Fadli membaca, bahkan pada saat debat masih berlangsung, Greenpeace Indonesia telah memberikan bantahan bahwa pernyataan itu bohong belaka. “Dan kenyataannya memang demikian.”

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri yang merilis data bahwa luas lahan kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut adalah 14.604,84 hektare (2016), 12.127,49 hektare (2017), dan 4.666.38 hektare (2018).

BACA JUGA :  Kata Din Syamsuddin, Kurang Arif Ulama Bloking Pilihan Cawapres

Jadi, kementerian yang dipimpinnya sendiri menyebut kebakaran hutan masih terus terjadi. Pertanyaannya kemudian, lalu siapa yang telah mensuplai data bodong kepada Pak Jokowi dalam debat kemarin?

Bagian paling menggelikan adalah ketika Pak Jokowi menyebut impor jagung tinggal 180 ribu ton. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737.228 ton dengan nilai US$150,54 juta.

“Menurut saya, penggunaan data-data bodong dan ngawur semacam itu sangat berbahaya. Bagaimana bisa Pemerintah merumuskan kebijakan publik yang benar, jika rujukan data saja salah dan bermasalah,” tabdasnya. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini