Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Promono menemui Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan di Balai Kota / Ist

telusur.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menilai perlunya peraturan gubernur (pergub) terkait pelaksanaan program swakelola dana untuk tipe III dan IV.

Menurut dia, peraturan itu dibuat agar anggaran tidak melebar kemana-mana dan tepat sasaran.

“Nanti harus ada aturannya, harus dibuatkan. Nah di situlah kemudian kenapa diperlukan nanti akan ada pergub yang mengatur detailnya dan sekarang sedang dalam proses,” kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (13/2/19).

Saat ini, kata Anies, Pemerintah provinsi (pemprov) menginginkan lebih banyak dana tersebut dikelola masyarakat supaya APBD bisa menggerakan perekonomian rakyat. Bahkan, dirinya juga tidak setuju menggunakan istilah penerima dana swakelola dengan konsep hibah.

BACA JUGA :  Tarif MRT, Anies: Jangan Ambil Keputusan Karena Mau Pemilu

“Kalau menggunakan istilah penerima itu nanti seperti dulu (hibah), ini bukan, ini adalah mereka (masyarakat) pelaksana,” katanya.

Anies yang juga mantan Mendikbud berharap, masyarakat dalam pelaksanaan swakelola dana tersebut melakukan kewajiban untuk memenuhi target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau dulu yang mengerjakan hanya pemerintah atau swasta, sekarang ada unsur organisasi kemasyarakatan.

“Misalnya sebagai contoh, saya kemarin cerita penyediaan makanan. Itu makanan, ibu-ibu di kampung bisa masak dan mereka harus masak dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini bukan hibah, ini istilahnya dana swakelola tipe III, IV,” kata Gubernur.

BACA JUGA :  Usut Penurunan Bendera Di Kalibata, Anies Koordinasi Dengan Polisi

Sedangkan contoh lainnya adalah membangun pengerasan jalan untuk di kampung. Misalnya, ada dua gang, satu gang dikerjakan oleh swasta dan satu gang dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan. Anggarannya tetap sama, hanya yang satu yang mengerjakan adalah organisasi kemasyarakatan, tapi standarnya sama. “Kalau dulu hanya bisa dikerjakan oleh pihak swasta lewat proses tender. Kalau ini dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan yang harganya, kemudian SPM-nya, semua sudah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Anies.[far]

Like :

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini