telusur.co.id – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Arbi Sanit menilai, Propaganda Rusia adalah skenario untuk menggagalkan program kampanye yang diusung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

“Seharusnya kampanye itu normal memberikan penjelasan dari kandidat atau kontestan. Fungsi kampanye kan itu,” kata Arbi dalam diskusi bertajuk  ‘Propaganda Rusia, Ancaman Bagi Demokrasi Kita? di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (9/2/19).

Menurut Arbi, ada sejumlah hal yang menyebabkan Propaganda Rusia tersebut dipakai. Salah satunya adalah masa kampanye yang terlalu lama dan panjang. Sehingga harus banyak cara dan akal untuk mengisinya. 

“Saya gak tahu maksudnya KPU hingga masa kampanye itu berlangsung selama 4 bulan. Menurut pendapat saya, kampanye yang panjang ini, KPU maunya calon-calon itu menyampaikan narasi, misinya, agendanya. Itu yang diinginkan,” ujarnya. 

Dia menjeaskan, dahulu, propaganda dikenal di zaman PKI yang dipimoin Aidit. PKI menggunakan cara itu dengan membuat divisi yang bernama Divisi Agitprop atau agitasi dan propaganda. 

“Sejauh yang saya baca, propaganda itu dikenal sejak masa Pavlov di Rusia. Intinya adalah untuk mencuci otak. Otak rakyat, otak pemilih dicuci. Caranya, dengan melancarkan kebohongan berkali-kali dan selalu diulang. Akhirnya menjadi kebenaran,” terangnya.

Lalu di Indonesia, siapa yang menggunakan? Menurutnya, kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menggunakan itu. Mengulang dan memutar terus setiap isu.

“Keduanya sama, ya apa saja diputar-putar terus, tetapi soal isi berbeda. Calon pertama, apa yang telah dikerjakan disampaikan kepada publik. Sedangkan calon kedua, apa yang ada dalam pikirannya disampaikan,” bebernya.

Soal calon di Pilpres 2019, kata dia, sebenarnya sudah lama berhadapan, sejak 2014, yang bertarung antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

“Jadi, masalahnya adalah calon nomor 1 sudah banyak yang dikerjakannya jadi punya bahannya. Calon nomor 2 kurang banyak. Saya kira permainan ini juga tidak imbang. Jadi ambil akalnya ya propaganda,” jelasnya. 

Sebenarnya, kata dia, propaganda secara konsep adalah netral. Namun, penggunaannya yang bisa menjadikannya negatif. Karenanya, jika persoalan ini mau diselesaikan, KPU harus membuat aturan lain. 

“Misalnya kampanye hanya boleh di media, jadi tidak perlu mobilisasi yang teramat rentan. Menurut saya masa kampanye ini terlalu panjang,” pungkasnya. (ham)

Like :
BACA JUGA :  Teror dan Intimidasi Jelang Pemilu 2019 Marak di Dunia Maya

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini