Ekonom Rizal Ramli / Net

telusur.co.id– Mantan Menteri Perekonomian era presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Rizal Ramli memberikan tanggapan soal wacana TNI aktif masuk ke ranah sipil.

Menurut Rizal, dwi fungsi ABRI, saat ini TNI, itu kan zaman Orde Baru (Orba). “Saya bertanya-tanya apakah terlalu banyak mantan pejabat Orba di sekitar Presiden Widodo? Sehingga langkah-langkah itu sangat mengganggu demokrasi,” tegas Rizal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/2/19).

Rizal menegaskan, menolak rencana itu. Karena, selain menganggu berdemokrasi di Indonesia yang sudah cukup bagus, juga mencederai tuntutan gerakan reformasi.

BACA JUGA :  Giliran Rizal Ramli Minta Maaf Karena Menjadi Korban Ratna Sarumpaet

Apalagi, pembubaran dwi fungsi ABRI itu adalah legacy atau kebijakan Gus Dur. “Kami katakan, awas jangan sembarangan, jangan sok jago, sok kuasa ingin mengembalikan dwi fungsi ABRI.”

“Kami tidak setuju, Alissa Wahid tidak setuju karena ini menghapuskan legacy dari presiden Gus Dur,” tambahnya.

Namun demikian, Rizal sepakat jika gajiĀ  TNI/Polri aktif serta pensiunan dinaikkan. Sebab, menurut Rizal, gaji mereka cukup rendah.

“Kami setuju, gaji TNI/Polri rendah sekali. Gaji pensiunan TNI/Polri itu sangat-sangat rendah. Kami setuju jalan paling baik adalah memperbaiki gaji TNI/Polri, pensiunan TNI/Polri bukan dengan dwi fungsi ABRI. Saya jadi bingung siapa yg ngerombak sesungguhnya kalau begini. Undang-undang ITE dipakai buat memberangus demokrasi, usul kembali unruk sistem dwi fungsi itu kan Orba,” tandasnya. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini