telusur.co.id- Partai Demokrat  menegaskan, kasus yang menimpa Prita Mulyasari yang terkena UU ITE tidak ada hubungannya dengan kekuasaan saat itu. Kasus yang menimpa Prita lantaran pihak  Rumah Sakit (RS) tidak tahan dikritik.  

Demikian disampaikan oleh Sekjen  Partai Demokrat Hinca Panjaitan di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Kamis (28/2/19).

“Prita tidak ada urusannya dengan kekuasaan itu murni sengketa keperdataan karena pelayanan yang tidak sempurna, dia protes, kirim email kemudian jadi masalah,” ujar Hinca.

Hinca menganggap, penerapan UU ITE, ketika SBY menjadi presiden sangat berbeda dengan saat ini.

BACA JUGA :  Buni Yani Cerita Pasal Simsalabim ke DPR

Menurut dia, UU ITE sekarang  “diperalat” oleh kekuasaan. “Prita kan urusanya dengan pemilik rumah sakit kalau sekarang (penerapan UU ITE,red) ada kaitannya dengan kekuasaan. Bilang sama Pak mahfud, Pak Mahfud yang ini, itu kaitannya dengan kekuasaan,” tandasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menulis cuitan soal UU ITE diundangkan pada era  SBY. Menurut Mahfud, UU ITE,  sudah banyak memenjarakan  orang.

“UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yg sdh memenjarakan beberapa korban itu diundangkan oleh Pemerintahan SBY pada tanggal 21 April 2008. Katanya, saat itu, UU tsb diperlukan oleh Pemerintah. Kalau sekarang sdh tidak diperlukan, ya, bisa dicabut.” cuit Mahfud MD di akun Twitter @mohmahfudmd

BACA JUGA :  Diganggu Agum Gumelar, Demokrat Tegaskan Maju Terus Bersama Prabowo

Kemudian, Mahfud mengambil contoh orang yang terkena UU ITE di era SBY yakni Prita Mulyasari.

“Masih ingat Prita Mulyasari? Dialah terhukum pertama berdasar UU ITE itu. Dan itu terjadi Juni 2012, pada era Pak Pak SBY. Putusannya inkracht, tapi dia diputus bebas oleh putusan PK setelah menjalani hukuman,” cuit Mahfud. [Ham]
 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini