Ilustrasi partai politik. FOTO: Istimewa

Indonesia biasa disebut sebagai Moslem Country yang maknanya bisa berbagai macam yakni negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, negara yang dihuni oleh masyarakat Muslim terbesar di dunia hingga negara yang diatur dengan tidak boleh melawan hukum dan kebiasaan yang yang dijunjung dan dihormati oleh umat Islam.

Dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang diikrarkan melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 secara jelas keterwakilan Jong Islaminten Bond di dalam kongres pemuda dimaksud. Menjelang kemerdekaan para tokoh organisasi Islam yang mewakili NU, Muhammadiyah dan Syarikat Islam duduk dan ikut aktif dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang melahirkan Piagam Jakarta. Maka konsekuensi logis perjuangan setelah kemerdekaan ikut serta mengisi kehidupan politik dan kenegaraan dengan memperjuangan aliran politik berlandaskan ajaran Islam.

Secara substantif pada dasarnya kehadiran kekuatan politik Islam di Indonesia adalah untuk menjaga dan mengamalkan dua hal dari ajaran Islam apapun alirannya. Pertama, aliran politik Islam dibutuhkan untuk menjaga dan memperjuangkan tegaknya Rukun Iman yang Enam Perkara agar tidak terganggu dan dihapus haknya untuk diajarkan, diyakini dan menjadi sikap hidup sehari-hari kaum muslimin di Indonesia.

Kedua, aliran politik Islam dibutuhkan untuk menjamin dan mendorong dijalankannya Rukun Islam secara kafah sesuai ajaran yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Hak rakyat untuk menjalankan Rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah ukuran kedekatan hasil perjuangan Partai Politik beraliran Islam yang secara mudah dapat diamati, diukur, dinilai dan diperjuangkan  serta kualitas pelaksanaan Rukun Islam inilah yang akan menentukan derajad kedalaman perjuangan partai politik beraliran Islam.

Sejak Pemilu Pertama tahun 1955 di masa kepemimpinan Presiden Soekarno Partai Islam telah hadir dengan diwakili oleh Masyumi, NU, PSII dan Perti yang keseluruhannya meraih suara 43,50% sebagai pilihan terbesar. Kelompok Nasionalis dan Partai Keagamaan Bukan Islam yang diwakili oleh PNI, IPKI, Murba, Partai Katholik dan Parkindo serta Partai Nasionalis kecil lainnya secara keseluruhannya meraih 40,04% dan PKI yang beraliran kiri meraih 16,36%.

BACA JUGA :  Pendapat Fahri Hamzah, Ustadz Abdul Somad Dan Ustadz Adi Hidayat Soal Jangan Sebut Kafir

Dari sisi jelas sejak demokrasi melalui Pemilu dijalankan di Indonesia Partai Politik beraliran Islam telah hadir dan memperoleh simpati rakyat yang besar serta menjadi kekuatan inti yang lahir tanpa rekayasa sebagai bagian khas negeri berpenduduk mayoritas muslim.

Pada masa Orde Baru yang memulai Pemilu pada tahun 1971 dengan tanpa kehadiran PKI yang telah dibubarkan. Kekosongan Masyumi diisi oleh kehadiran Partai Muslimin Indonesia dan ikut dalam Pemilu. Pemilu 1971 yang menggunakan inovasi baru dengan melahirkan aliran baru Nasionalis Tengah berlandaskan kekaryaan bukan aliran politik yang ada yakni Golongan Karya (Golkar).

Partai Islam yang diwakili oleh NU, Parmusi, PSII dan Perti kembali hadir dan meraih27,67% di tengah gempuran bulldozer operasi stabilisasi Pemerintah yang memberi jalan kemenangan Golkar dengan perolehan suara 62,82%. Sementara kelompok Nasionalis yang diwakili oleh Partai yang sama yakni PNI, Murba, IPKI, Partai Katholik dan Parkindo hanya meraih 9,51%. Sekali lagi kehadiran aliran Islam tidak hancur meskipun terjadi realiansi politik baru.

Selama orde Baru 1971-1997 kehadiran Partai Islam tidak pernah berubah posisinya di posisi kedua setelah Golkar dan tidak mengalami goncangan berarti kecuali Pemilu 1987 setelah diberlakukannya Azas Tunggal dan ditanggalkannya azas Islam. Namun kebutuhan perjuangan tetap ada dan PPP sebagai partai Islam meraih 15,96 yang berarti setiap enam pemilih ada satu pemilih yang tetap ingin berhimpun dalam partai Islam. Aliran politik Islamtetap dipertahankan meskipun azas tunggal harus diterima dan para pendukungnya secara perlahan dari Pemilu 1987, 1992 dan 1997 semakin bisa memahami dan kemampuan bertahannya meningkat kembali.

BACA JUGA :  Viral Prabowo Salah Sebut Gelar Nabi Muhammad

Di masa reformasi yang mempercepat Pemilu dengan kebebasan mendirikan Partai Baru untuk berbagai aliran membuktikan Aliran Politik Islam semakin kuat dengan hadirnya sekian banyak partai Islam ditambah dua partai Islam yang bersifat terbuka yakni PKB dan PAN dengan kedekatan basis pemilih masing-masing yang berbeda.

Partai-Partai Islam secara keseluruhan meraih 36,26% suara sesuatu yang membangkitkan kembali bahwa aliran politik Islam tidak usang dan merupakan kebutuhan untuk hadir. Reformasi dengan corak demokrasi bebas yang nyata tidak mengeliminir kecintaan masyarakat kepada aliran politik Islam.

Terbukti Pemilu 2004 mengalami kemajuan yang berlanjut dengan meraih 38,4%, meskipun Pemilu berikutnya tahun 2009 hanya bertahan pada 24,15%. Namun kembali pada Pemilu 2014 aliran politik Islam menunjukkan kekuatanya dengan meraih 32,31% yang semakin mendekat kembali pada perolehan bersejarah tahun 1955 sebesar 40,04%.

Analisis terhadap model tiga pilar menunjukkan bahwa sepanjang sejarah Pemilu aliran politik Islamlah yang memiliki stabilitas pangsa perolehan dengan koefisien variasi (CV) terendah pada angka 32%, sementara aliran Nasionalis tradisional yang paling mudah mengalami realiansi dengan CV 62% dan partai aliran nasionalis tengah berada di zona gejolak sedang 36%. Jika dihitung Natural Endowement Index, maka aliran politik Islam menempati posisi tertinggi.

Dengan menempatkan aliran politik Islam dijadikan batas atas Index 100, maka aliran Nasionalis Tengah memperoleh nilai 80 dan 61. Angka tersebut dihitung atas dasar posisi tergantung berhadapan dengan dua aliran lainnya yang bebas, secara berbeda. Jika dikaitkan dengan waktu ternyata aliran politik yang paling kuat kehadirannya di Indonesia adalah aliran Politik Islam yang memiliki koefisien tertinggi 0,280, sedangkan untuk aliran Nasionalis Tengah sebesar 0,224 dan aliran Nasionalis 0,176.

Jika dikaitkan dengan persfektif ke depan dengan perkembangan waktu yang menggambarkan proses belajar dan kemajuan lingkungan ekonomi dan sosial aliran politik Islam di Indonesia paling kuat dan relevan. Aliran politik Islam adalah kebutuhan perjuangan untuk menjamin tegaknya dua subtansi dasar politik Islam Rukun Iman dan Rukun Islam. Dalam dinamika ke depan posisi kelompok partai yang menempatkan pada posisi Nasionalis Tengah yang akan menentukan perimbangan kekuatan tiga pilar, namun posisi saling mengganti diantara kelompok ini sangat cair dan mudah.

Penulis oleh: Noer Soetrisno

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini