Calon Presiden nomor urut 01 Jokowidodo (kiri) dan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto (kanan) dalam debayt capres/Istimewa

telusur.co.id – Pernyataan kalangan istana yang menyebut status lahan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur dan Aceh tidak bermasalah memperlihatkan pernyataan calon presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi) salah besar.

Begitu disampaikan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono dalam keterangan tertulis, Kamis (21/2/19).

“Kami mengapresiasi pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla dan kepala staf kepresidenan Moeldoko yang menyebut kepemilikan lahan Pak Prabowo tidak bermasalah. Itu bukti serangan Jokowi ke Pak Prabowo salah,” kata Ferry.

Dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dirinya merasa heran Jokowi selalu menyerang pribadi Prabowo. Ia juga menyayangkan serangan yang ditembakkan capres inkumben kerap menggunakan data yang salah. Apalagi seperti dikatakan wapres Jusuf Kalla, tanah Prabowo diperoleh dengan cara yang legal dengan niat membantu negara.

“Dari fakta itu kita menyadari bahwa memang ada niat tidak baik dari Jokowi dengan mengungkap data tanah Prabowo. Ada maksud mendeskreditkan, tapi dengan data yang salah,” ungkap dia.

BACA JUGA :  Jokowi Akan Kunjungi Lima Negara Pekan Depan

Sibuk menyerang pribadi Prabowo, Jokowi lantas lupa bahwa di negeri ini banyak konglomerat yang memiliki tanah sangat luas dan dibiarkan menganggur. 

Karenanya, Ferry mendesak Jokowi minta maaf secara terbuka kepada Prabowo di depan publik. Sebab, serangan Jokowi pada debat bisa masuk ke ranah pencemaran nama baik.

“Jokowi tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa itu forum debat. Sebab KPU sudah jelas melarang melakukan serangan pribadi,” ucap Ferry.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah tidak akan menarik ratusan ribu lahan Prabowo yang dimiliki oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Kalimantan Timur dan Aceh.

BACA JUGA :  Luhut: Pak Prabowo Kan Orang Baik

Moeldoko menilai lahan Prabowo yang berstatus hak guna usaha (HGU) itu produktif.

Moeldoko menjelaskan negara memang bisa mengambil kembali lahan yang berstatus HGU. Syaratnya lahan tersebut sudah tidak digunakan lagi atau tidak produktif.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan ia ikut terlibat dalam pemberian izin pembelian hak guna usaha (HGU) lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur, oleh Prabowo.

Hal ini terjadi pada 2004 silam, saat JK baru dua pekan menjabat sebagai wakil presiden di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tanah tersebut dibeli dengan harga US$ 150 juta dan dibayar tunai.

Menurut JK, pembelian lahan oleh Prabowo itu tidak menyalahi undang-undang. Terlebih tanah tersebut merupakan aset kredit macet yang dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini