telusur.co.id – Satu persatu kepada daerah digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini, KPK menetapkan Bupati Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Supian Hadi (SH) sebagai tersangka.

Supian terseret kasus korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemkab Kotawaringin Timur.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat membeberkan jika kasus korupsi yang menjerat Supian ini adalah kasus kakap, karena indikasi kerugian keuangan negara yang cukup besar.

Bahkan, Laode menerangkan jika kasus korupsi ini setara dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK, seperti KTP-elekronik (Rp2,3 triliun) dan BLBI (Rp4,58 triliun).

BACA JUGA :  Respons Pernyataan Laode, Luhut Minta KPK Belajar Dari Cina


Tak tanggung-tanggung, dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan terhadap tiga perusahaan di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2012. Tiga perusahaan itu yakni PT FMA (Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2010-2015.

Atas perilakuknya, Supian Hadi melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ham)
BACA JUGA :  Dipertanyakan, Mobil Luhut Digeledah KPK atau Disadap

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini