Terdakwa Eni Maulani Saragih / Net

telusur.co.id – Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya hak politik terdakwa Eni Maulani Saragih dicabut.

Tuntutan itu disampaikan jaksa Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/2/19).

“Pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun,” kata jaksa Lie.

Alasannya, perbuatan Eni telah mencederai amanat anggota DPR sebagai wakil rakyat. Sebab, pada saat melakukan tindak pidana korupsi, Eni menjabat sebagai anggota DPR.

Perbuatan Eni menerima suap dan gratifikasi telah mencederai tatanan lembaga legislatif dan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BACA JUGA :  Penyelidikan Baru Kasus Century, KPK Periksa Wimboh Santoso Dan Miranda Goeltom

Eni Maulani Saragih adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Ia, dinilai terbukti menerima suap Rp 4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Selain itu, Eni juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan 40.000 dolar Singapura. Eni dituntut pula membayar uang pengganti sebesar Rp 10,3 miliar dan 40.000 dolar Singapura.

Eni, dinilai melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini