Diskusi Indonesian Public Institute (IPI) bertajuk 'Pemilu Damai Tanpa Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/19).

telusur.co.id – Pengamat intelijen Stanislaus Riyanto mengatakan, kelompok radikal bisa mengancam pemilu melalui beberapa cara. Diantaranya, kelompok radikal yang sementara bergerak lewat jalan politik. Yang dilakukan adalah menumpang kubu yang mau mengakomodasi mereka dan tetap menggunakan cara-cara kekerasan, memanfaatkan kosentrasi aparat dalam pengamanan pemilu untuk melakukan aksi teror.

Menurutnya, masuknya kelompok radikal ke dalam kegiatan pemilu harus diwaspadai. Kelompok tersebut menggunakan daya tarik agama untuk menggalang massa dan akan menggunakan framing oposisinya adalah musuh agama.

“Contoh sikap radikal yang menggangu demokrasi adalah ancaman menyerbu KPU jika orang yang diusungnya kalah. Ini tentu sangat mencederai sistem demokrasi karena mau bertanding tapi tidak mau kalah’, ujar Stanislaus dalam diskusi Indonesian Public Institute (IPI) bertajuk ‘Pemilu Damai Tanpa Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/19).

BACA JUGA :  Kampus Terpapar Radikal, Kemana Saja Tokoh yang Sering Tampil di TV?

Dia melanjutkan, jalan terbaik untuk menekan kelompok ini dan cara untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah dengan tidak memberikan kesempatan mereka ada di partai politik.

“Kalaupun sudah bergabung dengan partai politik, maka jangan sampai diberi kesempatan untuk eksis,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik yang juga Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, ada dua ancaman besar yang menghimpit Indonesia saat ini, yaitu menguatnya penetrasi radikalisme agama yang datang dari organisasi trans nasional, dan hegemoni pasar bebas sebagai wujud kapitalisme global yang siap melakukan penghisapan terhadap bangsa ini.

Menurut Karyono, kedua kekuatan ideologi tersebut sama-sama berbahaya karena mampu menggerus nasionalisme. Kedua kekuatan tersebut juga berpotensi menumpang demokrasi dalam kontestasi pemilu 2019.

BACA JUGA :  Membidik Pemilih Milenial Bukan dengan Cara Berpakaian, Tapi Menjawab Kebutuhan Mereka

“Oleh karena itu, jangan sampai peserta Pemilu dan Pemilihan Legislatif (Pileg) melakukan transaksi dengan kelompok pengusung ideologi khilafah,” terang Karyono.

Dia menjelaskan, ada 2 hal yang dapat ditransaksikan dalam hal ini, yaitu transaksi uang dan transaksi ruang. Yang dimaksud transaksi ruang, adalah posisi-posisi dalam pemerintahan, ruang untuk mengembangkan bisnis dan ruang untuk menyebarkan ideologi khilafah.

Menurut Karyono, ancaman radikalisme sudah nyata. Dia menyebut hasil survei kementerian dalam negeri menunjukkan sudah ada 19,4 persen aparatur sipil negara (ASN) yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila, tujuh kampus besar terpapar radikalisme dan 41 masjid dikuasai paham radikal.

“Celakanya, justru yang terpapar faham radikal, mayoritas adalah masjid-masjid BUMN,” tandasnya. (asp)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini