Pengamat Politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago. Foto:Bambang Tri P / telusur.co.id

telusur.co.id- Pengamat ilmu politik Pangi S Chaniago, mengaku sangat menyangkan sikap penegak hukum yang terlalu gegabah memeriksa kasus-kasus hukum, yang kali ini banyak menjerat politisi dari kubu Prabowo-Sandi. Seperti, Ahmad Dhani, Buni Yani, Rocky Gerung serta Dahnil Azhar.

Menurut Pangi, dalam situasi politik Pilpres yang sedang panas saat ini, sangat rentan bagi masyarakat untuk curiga bahwa hukum akan disalah gunakan sebagai senjata petahana untuk ‘menggebuk’ lawan agar tidak berkutik.

“Agak rawan sih (manuver politik). Inikan tahun politik. prasangka itu ada. Apalagi, yang banyak diproses itu dari kubu lawan. Prabowo-Sandi,” ujar Pangi kepada telusur.co.id. Kamis (7/2/19).

Seharusnnya, agar tidak mengalami polemik yang terlalu panjang dan menghindari prasangka. Ia mengusulkan, agar pemeriksaan terhadap Dhani, Rocky dan Buni Yani dilakukan setelah Pilpres. seperti Ahok yang divonis bersalah pada kasus penistaan agama setelah Pilkada.

Bukan itu saja. Pangi juga mengusulkan agar Undang-Undang ITE dirubah. karena, dia menilai, banyak pasal karet disana yang dapat dilakukan pemerintah dan petahana untuk ‘memukul’ lawan-lawannya yang bersifat kritis terhadap pemerintah.

BACA JUGA :  Jelang Pilpres, IPW Ingatkan Polri Waspadai Manuver Kelompok Radikal

“Dari awal juga kami mengajukan UU ITE itu dirubah. karena khawatir seperti ini. digunakan untuk memukul lawan. Hukum itu gak boleh dijadikan untuk memukul lawan. ketika Dhani di penjara itukan bisa mempengaruhi ruang gerak Gerindra. Ya seharusnya di revisi (UU ITE). UU itu apa maunya coba,” ucapnya lebih lanjut.

Seperti diketahui, jelang Pilpres 2019. Beberapa anggota tim kampanye Prabowo-Sandi di ‘garap’ oleh pihak kepoliasian dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

Sebut saja seperti musisi yang juga caleg Gerindra Ahmad Dhani, saat ini telah ditahan oleh Polda Jawa Timur.

Dia didakwa dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam laporan bernomor LP/25778/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus, Dhani terkena Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Serta Pasal 310 dan 311 KUHP.

Empat, Pelontaran Kata Idiot Kepada Kelompok Penolak Deklarasi 2019 Ganti Presiden

BACA JUGA :  Ini Tiga Tugas Berat Polri Jelang dan Pasca Pilpres

Polda Jawa Timur menetapkan Ahmad Dhani sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik.

Ahmad Dhani dilaporkan Koalisi Bela NKRI karena dalam vlog menyebut kelompok penolak deklarasi 2019 Ganti Presiden di Surabaya pada 26 Agustus lalu dengan kata-kata “Idiot”.

Kata-kata ‘idiot’ diucapkan Dhani saat ia nge-vlog di lobi Hotel Majapahit Surabaya.

Bukan hanya Ahmad Dhani. Buni Yani yang juga sebagai tim pemenangan Prabowo-Sandi, kini sedang berada di Lapas Gunung Sindur.

Jaksa menuntut Buni Yani dengan dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Buni Yani dinilai terbukti bersalah atas kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Nama Buni Yani mulai dikenal publik seiring dengan kasus penodaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Buni Yani disebut-sebut menyunting video Ahok soal Al-Maidah 51 sehingga menimbulkan kegaduhan.

Buni Yani lalu dipolisikan oleh Relawan Ahok dari Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja). Postingan Buni Yani dinilai telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat.[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini