Titi Anggraeni (kiri), Taufik Basari (tengah) dan Cak Nanto (kanan) dalam diskusi yang digelar Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) bertajuk 'Residu Demokrasi : Hate Speech dan Hoax' di D'Hotel Jakarta Selatan. FOTO: telusur.co.id/Tio Pirnando

telusur.co.id – Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari menegaskan jika partainya sangat berkomitmen dengan penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia.

Komitmen itu sudah ditunjukan DPP Partai Nasdem terhadap beberapa kasus korupsi yang menjerat kader ataupun pengurus partai. Jika ada kader atau pengurus yang terlibat korupsi dan ditetapkan jadi tersangka. “Kita kasih dua pilihan. Pilihannya mengundurkan diri atau dipecat,” tegas Tobas, biasa ia disapa.

Sebagai contoh, anggota DPRD Malang dari Fraksi NasDem, Mohammad Fadli dipecat dari keanggotaan partai menyusul telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD-P tahun 2015. Kemudian, Bupati Malang Rendra Kresna mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPW Jatim NasDem. Dia mundur karena masalah hukumnya di KPK.

BACA JUGA :  Nasdem Dukung Cawapres Pilihan Jokowi

Teranyar, Bupati Mesuji, Khamami, sudah mengundurkan diri dari partai. Khamami ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus suap proyek infrastruktur.

Dua pilihan ini, dijelaskan Tobas, berlaku untuk siapapun yang ada di partai Nasdem. Itu artinya, Nasdem tidak tebang pilih untuk urusan penegakan kasus korupsi.

“Selama ini jika ada kader yang kena kasus korupsi, Nasdem tidak akan membela. Korupsi jadi tanggungjawab pribadi. Kita tidak akan intervensi apalagi melakukan pembelaan.”

Tobas juga menampik tudingan kader Nasdem yang bermasalah hukum aman dari kasus hukum karena di back up Kejaksaan.

“Tudingan itu tidak didasari fakta. Nasdem tidak melakukan intervensi kasus apapun termasuk kasus korupsi.”

BACA JUGA :  Jika Ditendang Dari Demokrat, NasDem: Welcome TGB

Selama proses pencalegan, tercatat NasDem telah mencoret nama 16 mantan koruptor yang terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif ( caleg). Tak hanya itu, bahkan dua Caleg yang diloloskan Bawaslu, dicoret dan dibatalkan pencalegannya oleh NasDem.

Sebanyak 161 Anggota DPRD, puluhan kepala daerah, serta puluhan anggota DPR RI menjadi tersangka di KPK. Sikap NasDem tersebut tentu memberikan harapan bagi pendidikan politik bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Terlebih, keberadaan Jaksa Agung HM Prasetyo yang merupakan kader NasDem tak memberikan jaminan bahwa anggota partai besutan Surya Paloh itu bakal aman dari jeratan hukum. Bahkan, Jaksa Agung pernah memproses kader-kader NasDem karena korupsi. Diantaranya adalah Vicky Lumentut dan HB Paliudju. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini