Ahmad Yani/Istimewa

OLEH : DR. AHMAD YANI SH., MH.

Debat Calon Presiden putaran Kedua yang berlangsung tadi malam sudah usai, yang tertinggal hanya setumpuk data-data yang tidak akurat yang telah disampaikam dihadapan public secara berani. Mungkin ini satu-satunya hoax yang memimpin hoax dalam sejarah Indonesia.

Dari sesi pertama debat, hingga sesi berikutnya, kita hanya menonton penyampaian data yang hiperbolis. Seakan-akan debat itu adalah forum untuk membuka bobroknya laporan data dari penyuplai data. Lalu berujung pada argumentasi kepemilikan lahan (serang individu).

Saya melihat keadaan ini, Kalau tidak menyampaikan “data bodong”, maka menyerang pribadi orang adalah jurus yang jitu. Kalau kedua hal itu tidak dilakukan, bisanya hanya plonga-plongo.

Jutaan kepala “terhipnotis” dengan argumentasi data-data yang disampaikan oleh Jokowi. Tidak ada yang terlewatkan, “ratusan Prestasi bodong” itu diupayakan sebagai legitimasi untuk memenangkan debat, tapi dalam zaman tekhnologi informasi, segala data akan tersimpan abadi diportal-portal media online, dan dalam sekejap, apa yang disampaikan oleh Jokowi terferivikasi.

Tapi sayang, bukan kebenaran data yang terferivikasi, melainkan ribuan argumentasi untuk menggambarkan data tidak akurat yang pantas disebut sebagai data hoax. Gambaran Jokowi tentang import jagung memang agak menarik. Karena apa yang “dilaporkan” Jokowi adalah data yang telah dirubah dan dimanipulasi.

Upaya Pemerintah Jokowi dalam melakukan swasembada Jagung telah berjalan dengan sangat baik, setelah gunung-gunung dibabat untuk membuka lahan baru. Upaya untuk menghidupkan lahan tidur positif adanya, tetapi menjadi masalah lahan itu merusak gunung dan membabat hutan. Sehingga dibeberapa daerah menimbulkan banjir yang tak berkesudahan akibat itu.

Cara merusak hutan dan membabat gunung itu efektif untuk mengurangi import.  Tetapi meskipun sudah terjadi kerusakan hutan import tetap menjadi bagian dalam persoalan jagung ini. Data menunjukkan Total impor jagung tahun 2018 sebesar 737.228 Ton.

Untuk menutupi import jagung yang masih tinggi itu, Jokowi harus menambal dengan argumentasi yang tidak memiliki akurasi dengan data riil di lapangan. Dengan sangat berani jokowi mengatakan Import jagung tahun 2018 hanya 180 ton.

Semua orang mendengarkan itu merasa tercengang, karena seorang Calon Presiden akan terlihat nekat berbicara data yang dilebihkan ditengah setumpukkan fakta dan data yang tersimpan.

Selama debat itu, setiap isu yang diangkat, Jokowi selalu mensuplai publik dengan menggunakan data yang tidak benar. Ada yang paling menyedihkan, ia mengatakan bahwa semenjak empat tahun terakhir, Jokowi mengklaim bahwa tidak ada satupun konflik agraria.

BACA JUGA :  Ahmad Yani Ingatkan MK Penjaga Konstitusi Bukan Penjaga Angka

Anda pasti akan bersedih, apabila mengetahui ada ratusan masyarakat Kendeng Jawa Tengah yang memprotes sikap pemerintah yang membiarkan pertambangan karst PT. Semen Indonesia di Rembang. Mereka menuntu Presiden untuk mencabut izin lingkungan yang dikeluarkan oleh , Gubernur Jawa Tengah.

Tetapi seperti biasa Jokowi tidak mengindahkan tuntutan itu, hingga mereka melakukan aksi semen cor Kaki di depan Istana, yang menyebabkan kehilangan nyawa.

Menurut beberapa sumber data, bahwa dalam persoalan konflik agrarian ini, terdapat 41 orang korban tewas, dan 546 korban dianiyaya. Tetapi Jokowi tidak mengetahui atau tidak menganggap itu sebagai konflik. Mungkin patut kita refleksi, bahwa Jokowi memang merasa “bodoh amat” dengan persoalan HAM. Jadi ia tidak akan peduli dengan apa yang terjadi, menyangkut masalah hak dan kemanusiaan.

Apa yang telah diucapkan oleh Jokowi dihadapan publik terlalu banyak ketidakakuratannya. Itu merupakan penyesatan informasi publik. Bukan hanya masalah yang tersebut di atas, masalah lain juga yang patut disoroti adalah pembangunan jalan desa yang diklaim dari hasil dana yang dikucurkan pemerintah sebagai bentuk keberhasilan jokowi.

Ada 191.000 km jalan desa telah dibangun. Tetapi rinciannya dari berbagai desa itu belum ditemukan. Bagi saya pembangunan di desa yang ada diberbagai daerah, tidak terlepas dari dana pemerintah daerah dan dana aspirasi anggota DPRD baik itu di provinsi dan Kabupaten/kota.

Klaim 191.000 km pembangunan jalan dengan menggunakan dana desa cenderung tendensius dan berlebihan. Kalau semua klaim itu benar, berarti pemerintah Daerah seluruh Indonesia patut dipertanyakan. APBD itu diperuntukkan untuk apa? Dana alokasi yang menjadi perintah UU sudah diapakan? Ini persoalan serius.

Kalau semua pembangunan infrastruktur adalah hasil kerja Jokowi, seharusnya KPK turun semua ke daerah dan mempertanyakan uang rakyat di daerah itu. Ini seperti pemerintahan sentralistik. Ada masalah serius dalam persoalan ini.

Disela-sela itu, ada yang paling lucu dari debat kemarin, Jokowi mengaku pergi menemui nelayan jam 12 malam berdua bersama sopirnya, bukankah jokowi saat ini menjabat sebagai Presiden yang tentunya ada ada aturan protokoler, setiap aktifitas ada protap pengawalan, Publik heran sekaligus geli mendengar itu. Karena jam 12 malam nelayan sedang berada di laut, dan pulang biasanya subuh/siang.

Pertanyaannya, Jokowi bertemu siapa jam 12 malam itu? Kenapa hanya berdua? Dalam agenda yang ‘maha penting ‘ itu kenapa tidak ada lensa kamera yang memotret. Kebiasaan Jokowi di potret kamera sudah menjadi rahasia umum.

BACA JUGA :  JANGAN MERASA SOK BERKUASA,GAJI KALIAN DARI NEGARA

Ini ada yang keliru dari cara Jokowi menyampaikan informasi yang luar biasa itu. Sungguh ini merupakan satu pernyataan yang mudah sekali diketahui tingkat kebenaran atau kebohongannya meskipun tidak memiliki jejak.

Ada lagi yang luput dari masyarakat, sekaligus mencengangkan, ketika Jokowi membeberkan kepemilikan Lahan Prabowo di Kalimantan. Hak Guna Usaha atas Tanah Negara adalah sah, tidak melanggar hukum. Seorang calon presiden harus tahu itu. Dalam Bagian IV UU No 5 Tahun 1960 Pasal 28 sampai 34 dijelaskan mengenai HGU.

Oleh karena Jokowi sudah membuka data kepemilikan Tanah untuk HGU, maka Saya mengusulkan kepada Jokowi untuk membuka Hak Guna Usaha kepemilikan Tanah secara jujur dan adil, maka semua pemilik HGU diseluruh Indonesia dibuka semua. Supaya jangan hanya Prabowo saja, agar masyarakat tahu siapa yang menguasai lahan yang paling besar di seluruh wilayah Indonesia ini.

Bagaimana dengan kepemilikan Lahan oleh Asing dan aseng yang menguasai sebagian besar lahan di Indonesia? Justru Prabowo telah menjadi bagian dari perjuangan merebut kedaulatan negara diatas tanah Indonesia yang dikuasai asing.

Prabowo merebut tanah 10.000 hektar di Kalimantan Timur itu melawan Churchill Mining Plc asal Inggris. Seharusnya negara mendukung langkah tersebut, dalam kondisi tanah yang dikuasai oleh asing.

Perusahaan Milik Prabowo menguasai lahan tersebut melalui proses pembelian setelah krisis moneter tahun 1997-1998. Dalam proses pembelian tersebut banyak lahan yang justru dikuasai asing. Berikut pula dengan pembelian PT KIANI.

Seandainya PT tersebut tidak dibeli Prabowo tahun 2004, mungkin sudah menjadi milik Asing, seperti perusahaan JP Morgan Amerika atau Singapore. Kita pasti akan mengerti mengapa Prabowo berusaha untuk mendapatkan perusahaan itu sehinga tidak jatuh ke tangan Asing.

Ketika Jokowi mempersoalkan itu kita akan tercengang, ditengah tanah dikelola oleh anak negeri sendiri. Jokowi memang tidak senang anak negeri memiliki lahan dinegarannya sendiri.

Hal itu dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang dikeluarkannya, yang memberikan kebebasan bagi asing memiliki properti dan bahkan bisa menjual apa saja di Indonesia baru-baru ini. Peraturan TKA juga bukti konkrit dari sikap Jokowi yang lebih mengutamakan asing daripada orang Indonesia Asli. Ini mental neolib pada hakikatnya.

Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan, seorang pemimpin boleh berbicara salah, tetapi seorang pemimpin pantang untuk berbohong.***

Calon Anggota DPR RI Dari PBB Dapil DKI Jakarta 1 – Jakarta Timur

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini