Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi dalam diskusi bertajuk "Demokrasi Tanpa Hoaks, Mewujudkan Pemilu 2019 yang Beredukasi, Aman dan Damai" di Gedung Joeang '45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/2).FOTO:telusur.co.id

telusur.co.id- Belakangan ini, masyarakat Indonesia disibukan dengan ramainya berita bohong atau hoaks, terutama menjelang dilaksanakannya Pemilu 2019. Masyarakat menjadi terbelah karena hoaks jelang pilpres.

Begitu dikatakan Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi dalam diskusi bertajuk “Demokrasi Tanpa Hoaks, Mewujudkan Pemilu 2019 yang Beredukasi, Aman dan Damai” di Gedung Joeang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/2).

“Jadi kita disibukkan sehari-hari karena hoaks ini, masyarakat kita terbelah, apalagi mau pilpres,” kata Bursah.

Padahal, kata Bursah, di negara-negara yang demokrasinya sudah maju, pemilu adalah hal yang biasa dan berjalan normal saja.

“Pemilu adalah satu mekanisme proses sirkulasi kekuasaan. Sirkulasi untuk menguji satu kepemimpinan di hadapan publik, apakah seorang pemimpin layak lagi dicalonkan dalam satu periode tertentu,” terangnya.

BACA JUGA :  Berikan Jawaban Berbeda Tiap Diinterogasi, Bareskrim Polri Periksa Kejiwaan Bos Saracen

Mekanisme tersebut, lanjut Bursah, menjadi terganggu karena menyebarnya propaganda dan hoaks. Menurut Bursah, saat ini ada pergeseran budaya jurnalistik dengan adanya perkembangan media sosial (medsos). Saat ini, medsos mendominasi kehidupan masyarakat di Indonesia.

“Nah, karena dia menjadi arus utama, maka bersliweran informasi di medsos ini,” terangnya.

Bursah menjelaskan, hal itu terjadi karena lebih dari 50 persen penduduk Indonesia, yakni sekitar 140 juta dari 262 juta, adalah pengguna internet.

“Bayangkan, separuh lebih penduduk Indonesia mengikuti informasi dari media sosial. Hampir 50 persen, 49,92 persen medsos itu diakses oleh kaum milenial,” jelasnya.

Menurut Bursah, yang menjadi bahaya adalah, ketika para pengguna medsos ini tidak menyaring berbagai informasi yang didapat.

BACA JUGA :  Kemenpan RB Imbau ASN yang Menggunakan Medsos

“Ini yang saya maksud, apa yang disebut dengan firehouse of falsehood. Kalau informasi itu disebarkan terus menerus, maka isi kepala kita ini, apa yang salah, jadi dibenarkan, gak ada yang nangkis, akhirnya orang percaya,” bebernya.

Karenanya, lanjut Bursah, menjadi berbahaya ketika demokrasi diisi dengan berita bohong atau hoaks. Karenanya dia mengimbau, agar para pengguna medsos lebih bijak dengan menyaring informasi yang didapatnya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya.

“Kalau ada informasi disaring. Kalaupun sudah disaring tapi ga ada manfaatnya, ya ga usah dishare” imbaunya.

“Kehidupan demokrasi kita musti sehat, mulai dari parpolnya, persnya, masyarakat sipilnya, ini musti sehat. Karena inilah penopang demokrasi di samping faktor-faktor lain yang membuat demokrasi menjadi substantif,” tandasnya.[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini