Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean / Net

telusur.co.id – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 dan Nota Keuangannya.

Dalam pidato itu, SBY mengatakan pemerintah tahun depan (2015) akan mulai memberikan Dana Desa sesuai UU No 6/2014 tentang Desa.

“Dalam tahun 2015, sebagai konsekuensi atas pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa, selain dana transfer ke daerah juga mulai dialokasikan Dana Desa melalui realokasi anggaran belanja pusat yang berbasis desa,” kata SBY dalam pidato kenegaraan pertengahan Agustus 2014.

Kini Dana Desa diklaim oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai produk dari Presiden Joko Widodo. Dalam Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019, di Gedung Ecopark Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/2/19), Tjahjo mengakatakn kepada ribuan kepala desa jika anggaran dana desa ada karena Jokowi.

BACA JUGA :  Pelaporan Amien Rais ke Polisi Tak Penuhi Unsur Pidana

Terkait klaim Tjahjo yang juga politikus PDIP, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan itu adalah hal yang lucu. Sebab, saat SBY memimpin, PDIP yang menjadi oposisi kala itu menolak soal UU No 6/2014 tentang Desa.

Namun, kata dia, kini PDIP sangat memanfaatkan Dana Desa sebagai isu politik yang sangat berarti bagi capres Jokowi dan juga PDIP sendiri.

“Setelah berkuasa, justru mereka (PDIP) yang mengambil mamfaat dari sesuatu yang dulu mereka tidak setujui. Ini soal kemunafikan dalam berpolitik dan kemunafikan dihadapan masyarakat,” kata Ferdinand kepada telusur.co.id, Kamis (21/2/19).

“Padahal, jelas Dana Desa itu gagasan dan program yang bersumber langsung dari pemikiran SBY. Sekarang mereka (PDIP dan Jokowi) klaim seolah itu produk mereka setelah dulu ditolak. Sekali lagi, ini namanya munafik,” kata dia.

BACA JUGA :  Demokrat Bantah Rumor Tarik Diri dari BPN

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan PDIP sempat menolak UU Desa No 6/2014 yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Dana desa itu berdasarkan UU tentang Desa yang diteken Pak SBY tahun 2014 dan sudah dianggarakan oleh beliau tahun 2015. Itu artinya bahwa dana desa ini ada karena ada UU tentang Desa yang ada sejak zaman Pak SBY,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/19).

Menurutnya, kala itu PDIP sebagai partai yang menaungi Tjahjo juga menolak adanya dana desa. Karena itu dia meminta Tjahjo meralat ucapannya.

“Uniknya justru pada masa itu, justru PDIP yang menolak dana desa. Jadi saya berharap besok Pak Mendagri mengkoreksi deh, seperti yang lain,” kata Wakil Ketua MPR ini. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini