KPAI / Net

telusur.co.id-Seorang santri Pondok pesantren NI (RA) di Nagarai Balai Gadang Koto Laweh, kabupaten Tanah datar, tewas.

RA tewas saat koma dan menjalani perawatan di rumah sakit, akibat dikroyok oleh 19 rekannya di pesantren tersebut.

Menanggapi hal itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sangat menyesalkan kurangnya pengawasan pihak pengelola Pondok Pesantren NI.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap kepolisian. Atas kasus tersebut.

Menurutnya, proses hukum yang sedang berjalan tentu saja wajib dihormati semua pihak, namun seharusnya kasus kekerasan semacam ini tidak boleh berhenti hanya di proses hukum tanpa memproses juga tanggungjawab pihak pengelola dan para guru di Ponpes tersebut.

“Apalagi, kasus kekerasan semacam ini terjadi karena lemahnya pengawasan pihak pengelola, Pembina asrama dan para guru terhadap para santrinya,” ujar Retno, Kamis (21/2/19).

Menurutnya juga, dalam kasus ini, Kementerian Agama RI (Kemenag) yang menjadi Pembina dan pengawas pondok-pondok pesantren seharusnya menurunkan inspektoratnya untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan jika ditemukan kelalaian dan pembiaran terhadap keselamatan santri selama berada di ponpes, mengingat anak berada selama 24 jam setiap harinya di satuan pendidikan tersebut.

BACA JUGA :  Kematian SR, Siswa SDN Longkewang Sukabumi, KPAI: Saat ini Sekolah Bukan Tempat Yang Aman Buat Anak

“Jika pengawasan oleh Pembina asrama dan para guru berjalan dengan seharusnya, maka para santri tersebut tidak mungkin dapat melakukan tindakan kekerasan tersebut selama 3 hari berturut-turut. Di kelas pun seharusnya para guru memiliki kepekaan saat melihat kondisi anak korban yang sakit karena penganiayaan, atau jika ananda korban tidak dapat masuk kelas pun, seharusnya dikontrol kondisi ke kamar asramanya,”

“Artinya, jika mempelajari kronologi kasus pengeroyokan belasan santri tersebut terhadap anak korban maka pihak pengelola, Pembina asrama dan para guru telah abai, tidak peka dan kemungkinan tidak melakukan control sebagaimana seharusnya sebuah sekolah berasrama. Kelalaian dan kelemahan control tersebut seharusnya dapat dikenai sanksi. Sanksi bisa bermacam-macam, mulai dari administrasi sampai pencabutan ijin ponpes yang bersangkutan,” paparnya.

Oleh karena itu, KPAI mendorong Kementerian Agama segera melakukan tindakan nyata bagi upaya-upaya pencegahan kasus-kasus kekerasan yang sama,

dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan pondok-pondok pesantren.

“Segera menerapkan program pesantren ramah anak (yang bukan sekedar jargon tetapi diimplementasikan oleh warga ponpes),” ucapnya.

BACA JUGA :  Dipanggil KPK, Menteri Lukman Pilih ke Acara Jamaah Haji di Jabar

Ia menyebut, hal itu sangat mendesak. Mengingat banyak kasus kekerasan terjadi dilingkungan Ponpes. Mulai dari kekerasan fisik, psikis sampai kekerasan seksual.

Terlebih, kata dia, beberapa kasus kekerasan di lingkungan Pondok Pesantren sebenarnya pernah mencuat ke public, diantaranya : kasus kasus jatuhnya seorang santri dari lantai 3 asrama serta tewasnya 2 santri karena tenggelam di kolam yang berada di dalam lingkungan Ponpes AZ di wilayah Indramayu; kasus kekerasan seksual yang dialami satriwati oleh gurunya di salah satu Ponpes di Bandung Barat, kasus kekerasan fisik yang dilakukan Bahar Smith terhadap santrinya di Ponpesnya yang berada di kabupaten Bogor; dan lain sebagainya.

Seperti diketahui, Kasus kekerasan di Pondok Pesantren mengemuka setelah seorang santri bernama Robi Alhalim, dikeroyok dan dianiaya 19 rekannya sesama santri di dalam asrama. Penganiayaan berlangsung 3 hari. Dari 19, 17 orang dijadikan tersangka.

Korban dikeroyok hingga koma. Setelah lebih dari sepekan tak sadarkan diri, Robi menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit, Senin (18/2/2019) pagi. [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini