telusur.co.id- Kasus 14 siswa dengan HIV di Solo yang ditolak sejumlah orangtua siswa bersekolah di sekolah formal, serta kasus siswa membully guru di salah satu SMK di Yogyakarta, menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Terkait kasus itu, Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti, melakukan pengawasan langsung ke Solo dan Jogjakarta pada 26 – 28 Februari 2019.

Pada Rabu (27/2/19) pagi, KPAI dijadwalkan rapat koordinasi dengan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, berserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta P2TP2A.

“KPAI ingin memastikan bahwa ke-14 siswa dengan HIV tetap dipenuhi hak atas pendidikannya di sekolah formal, bahkan PKBM apalagi homeschooling. Karena selama beberapa tahun ini, sekolah lama anak-anak tersebut bersedia menerima ke-14 anak ini, masalah baru timbul ketika ada kebijakan regrouping sekolah,” kata Retno dalam keterangan persnya, Rabu (27/2/19).

BACA JUGA :  KPAI Dorong Menag Buat Pesantren Ramah Anak

Terkait pemenuhan hak atas kesehatan anak-anak dengan HIV, KPAI juga ingin memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan layanan kontrol rutin dan obat-obatan secara gratis atau ditanggung oleh Pemkot Solo.

Dalam kesempatan itu, KPAI juga melihat langsung kondisi anak-anak yang dikabarkan banyak luka di beberapa bagian tubuh karena kurang terawatt sebelum diserahkan ke Lentera.

Begitupun rehabilitasi psikologis anak-anak yang berpeluang mengalami tekanan psikologis terkait kasus penolakan belajar di sekolah formal yang dialaminya. KPAI berharap, anak-anak tersebut dapat diasessmen oleh Dinas PPA dan P2TP2A.

KPAI juga mengundang Kemdikbud dalam rapat koordinasi tersebut mengingat kasus anak-anak dengan HIV kerap kali kehilangan hak atas pendidikan di sekolah formal karena penolakan orangtua siswa lainnya.

BACA JUGA :  Ini Keputusan Rapat Koordinasi Kasus Sel Tahanan di SMK Batam

“Hal tersebut penting di antisipasi dengan pembuatan regulasi sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dengan HIV,” jelasnya.

Mengingat, kasus serupa kerap terjadi, dimana pada tahun 2011 terjadi penolakan seorang siswi di salah satu SMA swasta di DKI Jakarta; tahun 2012 terjadi di salah satu Taman Kanak-kanak (TK) di kabupaten Bogor, Jawa Barat; dan tahun 2018 di Nainggolan, Samosir, Sumatera Utara.

Usai rapat, KPAI akan melanjutkan perjalanan ke Jogjakarta untuk melakukan pengawasan langsung ke salah satu SMKN di Jogja yang satu siswanya berani menantang gurunya, mirip seperti kasus yang terjadi di salah satu SMK swasta di Kendal, Salah satu SMPN di Jakarta Utara. “Pengawasan akan dilakukan pada Kamis pagi, 28 Februari 2019,” tandasnya.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini