Juru Bicara KPK Febri Diansyah/telusur.co.id

telusur.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengapresiasi langkah partai politik yang menerapkan antimahar dalam melakukan proses perekrutan caleg maupun di pilkada.

Menurut Febri, politik anti mahar dapat mencegah adanya kepala daerah atau anggota dewan terlibat korupsi. “Kalau masih harus bayar mahar, praktik politik uang masih tinggi itu yang disebut politik biaya tinggi. Kalau politik butuh biaya tinggi misal jadi kepala daerah atau anggota DPR atau DPR kami duga menjadi faktor pendorong korupsi ketika menjabat nanti,” ucapnya.

BACA JUGA :  Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Fredrih Yunadi

Seirama, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta juga ikut mengapresiasi partai politik yang menerapkan politik tanpa mahar. Sebab, politik tanpa mahar sangat membantu dalam meminimalisir tinggi korupsi di Indonesia.

Ia justru menyatakan partai politik yang meminta mahar dari calon legislatifnya sebagai kompensasi untuk masuk dalam daftar calon tetap (DCT), tak pantas dipilih.

“Kalau proses dalam penentuan daftar calon sementara dan daftar calon tetap sudah cacat, bukan saja calegnya, partai politiknya pun harus dihukum,” kata Kaka.

Yang dimaksud dengan hukuman bagi parpol ialah agar masyarakat tidak memilih caleg atau parpol tersebut. Sebab, pemberian mahar politik dari caleg ke partai sudah masuk dalam kategori politik uang. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini