Ilustrasi / Net

telusur.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis nama-nama calon legislatif yang pernah dipenjara karena kasus korupsi.

Terkait rilis KPU soal bekas napi korupsi, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengaku menghormati sikap KPU.

“Kita hormati apa yang telah disampaikan,” kata Riza di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/19).

Hanya saja, dirinya menilai apa yang telah dilakukan KPU agak berlebihan. Karena, Caleg bekas napi korupsi tidak menyalahi UU Pemilu.

Terlebih, saat persoalan Caleg mantan napi dipersoalkan. Sebab Presiden Jokowi sendiri menyatakan harus mematuhi peraturan UU.

“Presiden sendiri yang menyampaikan ke publik. Harus taat kepada konstitusi dan diperbolehkan mantan napi koruptor sebagai caleg.”

Oleh karena itu, ia menilai KPU juga harus bisa menghormati. Apalagi, Caleg bekas napi kasus korupsi yang dipermasalahkan KPU telah disetujui oleh Bawaslu, saat yang bersangkutan melakukan gugatan.

“Yang bersangkutan telah melakukan gugatan, maka kita harus menghormati,” katanya.

Kalau pun dipilih oleh masyarakat, ia menyebut itu artinya masyarakat sudah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan.

“Serahkan saja kepada masyarakat. Terkait pribadi-pribadi orang. Maaf saja. Banyak orang yang hari ini bebas. Belum tentu bener. Belum. Bisa saja apes, belum kena. Mohon maaf kasus DPRD. Suap menyuap APBD hampir terjadi di seluruh pemerintah daerah,” kata dia.

Diketahui, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 tahun 2017, caleg mantan terpidana disyaratkan mengumumkan statusnya secara terbuka ke publik.

BACA JUGA :  KPU Bantul Verifikasi Faktual Partai Politik

PDI Perjuangan:
Abner Reinal Jitmau, caleg DPRD Provinsi Papua Barat 2

Partai Golkar:
Hamid Usman, caleg DPRD Provinsi Maluku Utara
Desy Yusnandi, caleg DPRD Provinsi Banten
H. Agus Mulyadi, caleg DPRD Provinsi Banten
Petrus Nauw, caleg DPRD Provinsi Papua Barat
Heri Baelanu, caleg DPRD Kabupaten Pandeglang
Dede Widarso, caleg DPRD Kabupaten Pandeglang
Saiful T. Lami, caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una
Edy Muldison, caleg Kabupaten Blitar

Partai Gerindra:
Moh Taufik, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta
Herry Jones Johny Kereh, caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Husen Kausaha, caleg DPRD Kabupaten Maluku Utara
Ferizal, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur
Mirhammuddin, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur
Hi.Al Hajar Syahyan, caleg DPRD Kabupaten Tanggamus

Partai Garuda:
Ariston Moho, caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan
Yulius Dakhi, caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan

Partai Berkarya:
Mieke L Nangka, caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Arief Armain, caleg DPRD Provinsi Maluku Utara
Yohanes Marinus Kota, caleg DPRD Kabupaten Ende
Andi Muttarmar Mattotorang, caleg DPRD Kabupaten Bulukumba

PKS:
Maksum DG Mannassa, caleg DPRD Kabupaten Mamuju

Partai Perindo:
Smuel Buntuang, caleg DPRD Provinsi Gorontalo
Zulfikri, caleg DPRD Kota Pagar Alam

BACA JUGA :  Dalami Kasus e-KTP, Yasonna Laoly Sambangi KPK

PAN:
Abdul Fattah, caleg DPRD Provinsi Jambi
Masri, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur
Muhammad Afrizal, caleg DPRD Kabupaten Lingga
Bahri Syamsu Arief. Caleg DPRD Kota Cilegon

Partai Hanura:
Welhemus Tahalele, caleg DPRD Provinsi Maluki Utara
Mudasir, caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah
Akhmad Ibrahim, caleg DPRD Provinsi Maluku Utara
YHM Warsit, caleg DPRD Kabupaten Blora
Moh. Nur Hasan, caleg DPRD Kabupaten Rembang

Partai Demokrat:
Jones Khan, caleg DPRD Kota Pagar Alam
Jhony Husban, caleg DPRD Kota Cilegon
Syamsudin, caleg DPRD Kabupaten Lombok Tengah
Darmawati Dareho, caleg DPRD Kota Manado

PBB:
Nasrullah Hamka, caleg DPRD Provinsi Jambi 1

PKPI:
Joni Kornelius Tondok, caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara
Mathius Tungka, caleg DPRD Kabupaten Poso

Caleg DPD mantan napi korupsi:
DPD Provinsi Aceh, Abdullah Puteh, nomor urut 21
DPD Provinsi Sumatera Utara, Abdillah, nomor urut 39
DPD Provinsi Bangka Belitung, Hamzah, nomor urut 35
DPD Provinsi Sumatera Selatan, Lucianty, nomor urut 41
DPD Kalimantan Tengah, Ririn Rosyana, nomor urut 41
DPD Sulawesi Tenggara, La Ode Bariun, nomor urut 68
DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Masyhur Masie Abunawas, nomor urut 69
DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, A Yani Muluk, nomor urut 67
DPD Provinsi Sulawesi Utara, Syachrial Kui Damapolii, nomor urut 40.

[ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini