Sekretaris BPN Prabowo-Sandi, Hanafi Rais / telusur.co.id

telusur.co.id – Wakil Ketua Umun Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan, pihaknya di DPP tidak mengurusi calon anggota legislatif (caleg) di daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten/kota. Karena, PAN memberlakukan sistem otonomi dalam kepengurusan partai di daerah.

Hal itu diungkapkan Hanafi menanggapi adanya daftar nama tambahan 32 caleg mantan narapidana korupsi yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hari ini, Selasa (19/2/19).

Dalam daftar tambahan nama caleg eks koruptor itu, ada dua orang tambahan caleg yang berasal dari PAN. Sebelumnya, PAN sudah memiliki empat orang caleg mantan narapidana korupsi.

“DPRD itu kan otonomi pengurus DPW. Karena partai kita memberlakukan sistem seperti halnya kita otonomi daerah. Pengurus daerah punya otonomi urusan caleg DPRD,” kata Hanafi di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/19).

BACA JUGA :  Agar Partai Dihukum Pemilih, Pengamat Dukung KPU Rilis Caleg Eks Koruptor

Dia mengungkapkan, caleg DPR RI dari PAN tidak ada satupun yang masuk dalam daftar caleg mantan narapidana korupsi yang dirilis KPU.

“DPP mengurus apa yang menjadi urusannya yaitu caleg pusat DPR RI kita buktikan 100 persen bersih dari masalah hukum,” tegasnya.

Meski demikian, dia mengaku pihaknya tidak merasa dirugikan dengan adanya rilis yang dikeluarkan KPU itu. Sebab, yang menentukan caleg tersebut terpilih atau tidak adalah rakyat.

“Rakyat yang menilai, bukan KPU. Bukan KPU yang menetukan pilihan. KPU hanya penyelenggara pemilu, cuma panitia. Masyarakat menentukan kedepannya mau terus atau tidak memilih siapa, tergantung mereka,” tandasnya.

BACA JUGA :  Agar Partai Dihukum Pemilih, Pengamat Dukung KPU Rilis Caleg Eks Koruptor

Untuk diketahui, KPU RI telah merilis 32 tambahan nama daftar calon anggota legislatif yang berstatus mantan terpidana korupsi. Sebelumnya, KPU sudah mengumumkan 49 nama caleg eks koruptor. Dengan data tambahan itu, total caleg mantan napi kasus korupsi menjadi 81 orang.

“Kami menerima kembali data baru dari teman-teman Kabupaten/kota dan Provinsi,” ujar Komisioner KPU RI Ilham Saputra, di Media Center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/19).[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini