Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Nurhayati menyambangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/19) atas laporan Menteri Kominfo Rudiantara. foto Fahri H

telusur.co.id – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menyambangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/19).

Kedatangan mereka adalah untuk memenuhi undangan klarifikasi dari pihak Bawaslu terkait pelaporan terhadap Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara yang dalam suatu forum pada 31 Januari 2019 lalu di Hall Basket Senayan, Jakarta, yang mengatakan “Bu, bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa?” 

“Nah di situ, kata ‘yang bayar gaji ibu siapa”, padahal sebagai menteri, beliau tidak boleh mengeluarkan kata-kata itu,” kata Pelapor dari ACTA, Nurhayati di Kantor Bawaslu.

Menurutnya, hal itu merupakan imbauan atau seruan yang mengarahkan keberpihakan, yaitu menggiring pola pikir untuk tidak mencoblos 02. Karena, dari bahasa “yang bayar gaji” bukanlah keyakinan si oegawai, namun adalah pemerintah sekarang yang nota bene merupakan paslon Presiden nomor urut 01.

“Perbuatan Menkominfo Rudiantara tersebut, patut diduga sebagai oelanggaran pasal 282 jo 283 ayat (1) dan ayat (2) jo.547 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” terang dia.

Adapun, Pasal 282 UU 7 Tahun 2017 berbunyi “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.

Pasal 283 ayat (1) “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”. 

Dan ayat (2), “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 

Selanjutmya, Pasal 547, “Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. 

“Oleh karena itu kami melaporkan Menkominfo Rudiantara kepada Bawaslu RI untuk dapat ditindaklanjuti mengenai dugaan pelanggaran Pemilu,” ujar Nurhayati.

Dalam pemeriksaan tersebut, Nurhayati didampingi Kuasa Hukum ACTA Munatsir Mustaman dan saksi bernama Ana. (ham)

Like :
BACA JUGA :  Disebut Terima Uang Proyek e-KTP, Nurhayati: Itu Fitnah Kejam dan Sadis

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini