Mantan Menkumham, Amir Syamsuddin / telusur.co.id

telusur.co.id – Selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo, terjadi kemunduran hukum yang ditandai dengan kriminalisasi terhadap sejumlah pihak, seperti ulama dan aktivis.

Begitu dikatakan mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin dalam diskusi bertajuk, “Hukum Era Jokowi, Mundur dan Zalim?”, di Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Jalan HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/19).

“Ada indikasi kemunduran hukum,” kata Amir.

Indikasi kemunduran hukum tersebut menurutnya bisa dilihat dari beberapa kasus seperti Ahmad Dhani, Buni Yani, dan lainnya yang menjadi korban Undang-Undang ITE.

BACA JUGA :  Kunjungi Situbondo, Prabowo Ziarah ke Makam Pendiri Nahdlatul Ulama

“Walau usia pemerintah Insya Allah tinggal beberapa bulan lagi, tidak boleh hal-hal seperti ini kita diamkan atau kita berdiam diri,” kata dia.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu juga menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tak mau mengintervensi masalah hukum. Menurutnya, Presiden bisa berperan dalam menegakkan hukum tanpa harus mengintervensi.

Dengan pernyataan tersebut, pemerintah Jokowi bukan saja tidak mau melakukan penegakkan hukum yang benar. Dia menilai Jokowi tidak tahu dan tidak mampu mengatasi persoalan hukum.

“Sebenarnya beliau itu ada problematik ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakmauan. Jadi kombinasi dari ini semua berujung pada kemunduran di dalam hukum kita,” katanya. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini