medali kemerdekaan pers yang diberikan kepada presiden RI Jokowi di Hari Pers Nasional, bukan dari Dewan Pers.Foto:Net

telusur.co.id- Anugrah medali kemerdekaan Pers yang diberikan Dewan Pers terhadap Presiden Jokowi, saat Hari Pers Nasional di Surabaya. Mendapatkan kritik.

Menurut Wakil Sekeretaris Jendral Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin anugrah medali kemerdekaan pers yang diberikan Jokowi, tidak tepat.

“Saya berpendapat pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Surabaya tanggal 9 Februari 2019 belum tepat,” ucap Didi dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/2/19).

Menurutnya, boleh-boleh saja memberikan penghargaan kepada Presiden.

Hanya saja, ia mengingatkan, sebagai Insan pers, Pers harus berada pada jalur independen. Karena pers, sebagai salah satu pilar demokrasi.

Apalagi, Penghargaan, dinilainya, diberikan di tengah kembali maraknya fenomena ‘blackout’ untuk berita-berita yang dinilai bisa merugikan penguasa.

BACA JUGA :  Demi Kalahkan Jokowi, Gerindra Tidak Menutup Pintu untuk Jenderal Gatot

“Kita bisa melihat setelah era Orde Baru, di era inilah para pihak yg kritis harus menghadapi tajamnya pisau hukum. Sedikit-sedikit dipanggil, diperiksa oleh polisi, hingga dituntut oleh Kejaksaan. Sementara terhadap kubu-kubu yang dekat dengan kekuasaan hukum itu menjadi tumpul tidak berdaya. Sehingga kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dibiarkan dilanggar untuk kepentingan penguasa,”

“Yang juga sangat mengenaskan, pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah. Pers yang bermartabat seharusnya tidak menjilat pada kekuasaan yang sejatinya harus mereka kontrol dan awasi,” paparnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar penghargaan medali kebebasan pers yang diberikan kepada Jokowi, itu. Di evaluasi kembali.

BACA JUGA :  Sampaikan Data Keliru, Harusnya Jokowi Kena Delik Hukum

Karena, adanya penghargaan itu, kemandirian pers sedang diuji.

“Independensi & kemandirian pers sedang diuji, penghargaan Kemerdekaan Pers terhadap Presiden ke 7 Jokowi boleh2 saja. Tetapi apakah sudah tepat? Ingat pers adalah salah satu pilar demokrasi yang penting. Oleh karenanya, penghargaan itu lebih baik ditinjau dan dikoreksi kembali,” ungkapnya kembali.

Seperti diketahui, Dewan Pers menganugerahkan medali Kemerdekaan Pers kepada Presiden Jokowi. Medali itu diberikan kepada Jokowi di puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2/2019).

Margiono, Penanggung Jawab HPN 2019, mengatakan, penghargaan medali Kemerdekaan Pers itu diberikan kepada pejabat tertinggi di negara ini yang dianggap tidak pernah mencederai kebebasan pers.[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini