Muhammad Farhan

telusur.co.id – Untuk menggaet pemilih, biasanya para caleg menjual berbagai program ke masyarakat. Mulai dari kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesehatan gratis.

Tapi, politisi Partai NasDem, Muhammad Farhan lebih menonjolkan program pendidikan. Sebab, ketimpangan kualitas pendidikan di kota dan daerah masih tinggi. Diapun bertekad memastikan terjadi pemerataan dalam pendidikan.

“Pertama akses terhadap fasilitas pendidikan dan kualitas pendidikan yang sama merata,” katanya.

Caleg NasDem Dapil Jawa Barat I meliputi Kota bandung dan Kota Cimahi itu mengakui dari angka statistik jumlah lulusan pendidikan guru banyak mulai dari D1, D2, D3 sampai S1. Tetapi untuk lulusan dokter, terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa. Bahkan di Jawa tidak merata, hanya di kota-kota besar.

BACA JUGA :  Caleg NasDem Usung Strategi Khusus Untuk Lestarikan Seni-Budaya

“Sehingga, misalnya Kota Bandung mengalami surplus guru honorer sementara ada beberapa di daerah lain seperti Lebak, Pandeglang, daerah terpencil jumlah guru sangat minim, kan aneh,” katanya.

Kuncinya, kata dia, memang permasalahan pemerataan, baik fasilitas maupun akses pendidikan serta kualitas. Kalau untuk guru, dia menilai sudah bagus.

“Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan kayanya kita mesti mikirin tentang insentif untuk para tenaga pengajar, insentif untuk fasilitas pendidikan dan lain-lain. Karena semua orang kalau ditanya apa sih yang paling penting? Pendidikan. Terus apa lagi yang paling penting? Kesehatan,” katanya.

BACA JUGA :  Caleg NasDem Usung Strategi Khusus Untuk Lestarikan Seni-Budaya

Presenter kondang itu menambahkan, sayangnya hanya sedikiti orang yang mau mengurus dan menjaga fasilitas serta kualitas pendidikan. “Lagi-lagi, yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang paling bagus ya hanya kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Itu masalah,” ucapnya.

Dia pun mempunyai program menyosialisasikan wajib belajar 9 tahun dan kombinasi dengan biaya operasional sekolah (BOS). Ditambah dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus menjadi bisa jadi senjata ampuh untuk melakukan pemertaan akses dan fasilitas pendidikan dasar dari kelas 1 sampai lulus SMP. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini