telusur.co.id – Politisi Partai NasDem, Okky Asokawati mengkritik kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan terkait BPJS.

Yang dikritik adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/707/2018 tentang Formulairum Nasional tertanggal 19 Desember 2018 disebutkan terdapat dua jenis obat kanker yang dihilangkan.

Yakni obat yang menghambat pertumbuhan kanker (bevasizumab) yang tidak masuk dalam daftar obat yang ditanggung BPJS serta obat untuk pengobatan kanker usus besar/kolorektal (cetuximab) yang hanya masuk dalam peresapan maksimal enam siklus atau hingga terjadi efek samping yang tidak ditoleransi mana yang terjadi lebih dahulu.

BACA JUGA :  Solusi Pemerintah Soal Keuangan BPJS, Rizal Ramli : Cuma Tambal Sulam¬† ¬†

“Keputusan tersebut efektif per 1 Maret 2019 mendatang,” ungkap Okky melalui keterangan tertulisnya, Jumat.

Diterangkan Okky, keputusan Menkes ini berbasis hasil rekomendasi tim penilai yang berbasis pada efektifitas harga (cost effectivness) dengan membandingkan antara obat mahal dan obat generik yang sebenarnya memiliki manfaat yang sama.

Mestinya, pemerintah memberi penjelasan secara komprehensif atas kebijakan tersebut. “Saya melihat, Kemenkes kerap menyampaikan informasi yang sepotong-potong dan tidak komprhensif di publik. Akibatnya, persepsi negatif muncul dari informasi kebijakan yang tidak utuh tersebut,” ujar dia menyayangkan.

BACA JUGA :  Besok, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Gelar Jumpa Pers Soal Dugaan Pelecehan Seksual

Tak hanya itu, Okky juga mengkritik keputusan Menkes yang kerap mengenyampingkan uji publik serta pelibatan berbagai stakeholder. Ketiadaan uji publik dan kurangnya partisipasi publik dalam perumusan suatu kebijakan mengakibatkan protes dari publik.

“Imbasnya, peraturan tersebut alih-alih bermanfaat bagi publik, namun justru menjadi sumber tidak baiknya kinerja pemerintahan.”

Kedepan, pemerintah harus mendengarkan masukan dari stakeholder khususnya dari penyintas kanker terkait kebijakan tersebut. Masukan dan aspirasi yang muncul dari komunitas patut didengarkan untuk memastikan kebijakan pemerintah betul-betul dirasakan bermanfaat bagi publik. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini