Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini di Kantor KPU.FOTO:telusur.co.id

telusur.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan ada 49 calon anggota legislatif (caleg) yang merupakan eks narapidana (napi) korupsi di Pemilu 2019. Mereka adalah 9 calon anggota DPD, 16 calon anggota DPRD Provinsi, dan 24 calon anggota DPRD kabupaten kota.

Namun, dalam catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ada 63 mantan napi korupsi yang terdaftar sebagai caleg pada Pemilu 2019.

Jadi, setidaknya ada 14 calon anggota legislatif (caleg) mantan terpidana kasus korupsi yang masih belum diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami bantu mendetilkan dengan cakupan dapilnya. Setelah kami kumpulkan putusan-putusan pengadilannya yang inkrah, ternyata data yang bisa kami kumpulkan dari Perludem ada pertambahan 14 caleg mantan terpidana korupsi,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (7/2/19).

BACA JUGA :  Kata Perludem, Kotak dari Baja Pun Tak Jadi Jaminan Keamanan Suara Pemilu

Titi menjelaskan, dari data yang dikumpulkan, ada satu caleg DPRD Provinsi dari Sulsel, 10 caleg DPRD Kabupaten Kota, 10 caleg kabupaten dan 3 caleg DPRD kota, satu dari kota Pare Pare, satu Lubuk linggau, dan satu dari kota Bandar Alam.

Berdasarkan partai, Titi menyebut Hanura jadi partai dengan tambahan caleg mantan koruptor terbanyak yaitu 3 orang. Kemudian Partai Berkarya 2 orang, PPP 2 orang, Partai Demokrat 2 orang, PKPI 2 orang, PKS 1 orang, Partai Perindo 1 orang, dan PAN 1 orang.

Dengan begitu, dari data Perludem, Partai Golkar dan Partai Hanura jadi partai dengan caleg mantan koruptor terbanyak dengan masing-masing 8 orang. Disusul Partai Gerindra sebanyak 6 orang, Partai Demokrat ada 6 orang, Partai Berkarya ada 6 orang, dan PAN ada 5 orang.

Selain itu PKPI 3 orang, PKS 2 orang, PPP 2 orang, Perindo 2 orang, Partai Garuda 2 orang, PBB 1 orang, dan PDIP 1 orang.

BACA JUGA :  Belum Terima Surat Undangan Memilih, Segera Lapor Ke Pak RT Atau KPPS

“Sekarang hanya tinggal tiga, dari data kami, partai yang tidak ada mantan napi korupsinya, yakni PKB, NasDem, dan PSI,” terang Titi.

Dari 63 nama itu, 5 orang diantaranya adalah perempuan, dan selebihnya laki-laki.

“Ini partisipasi kami terhadap KPU yang sudah mempublikasikan datanya. Kami meyakini kita akan lebih bisa berkontribusi dan mensukseskan, serta menjaga integritas pemilu, kalau keterbukaan dan transparansi itu menjadi budaya dan perilaku kerja kita dalam menyelenggarakan pemilu,” ujarnya.

Disamping itu, Perludem juga mencatat ada 11 provinsi yang bebas dari caleg mantan koruptor yakni Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua.[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini