telusur.co.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat menempati jabatan sipil di Kementerian dan Lembaga kini menjadi perbincangan hangat.

Sebagian orang menilai langkah tersebut berpotensi mengulangnya dwi fungsi ABRI seperti diera Orde Baru (Orba).

Menyikapi hal tersebut, politisi Partai keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Kharis almasyhari menyatakan, bahwa tidak ada larangan seorang perwira TNI menempati Jabatan atau posisi strategis di pemerintahan.

Pasalnya, menurut Kharis yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI, dalam undang-undang TNI pasal Pasal 47 ayat (2) dengan jelas dinyatakan Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

“Sejak 2008 itu kan sudah ada, makanya saya heran kok pada ribut sekarang, ada apa,” ucap dia saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (25/2/19).

BACA JUGA :  Panglima TNI Terima Kunjungan Kehormatan Pangab Australia

Saat ini, dijelaskan dia, sudah ada perwira TNI yang menempati jabatan sipil di beberapa kementerian. “Ada 10 kementerian yang memang boleh ditempatkan militer aktif. Ini kenapa pada ribut,” jelas dia.

Sehingga, lanjut Politisi PKS, tidak perlu persoalan itu terus digulirkan. “Sepanjang itu tidak melanggar UU TNI tidak masalah,” tukas dia.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini