Hery Susanto, Kornas MP BPJS.Dok:telusur.co.id

Oleh : Hery Susanto
Koordinator Nasional
Masyarakat Pedul Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(KORNAS MP BPJS)

Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta adalah sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.

Tujuan dari UHC antara lain, Pertama, kesetaraan dalam mengakses layanan kesehatan. Kedua, kualitas layanan kesehatan yang diberikan harus cukup baik. Ketiga, Masyarakat terlindungi dari risiko finansial.

Data BPJS Kesehatan tercatat peserta program JKN telah mencapai 215.784.340 (per 1 Januari 2019). Artinya capaian UHC yang diraih hanya 81% dari 265 juta lebih penduduk Indonesia. Masih ada 38 juta (14%) penduduk Indonesia yang belum tercover menjadi peserta BPJS Kesehatan.

5 Faktor Utama

Faktor kepesertaan. Dimana banyak warga yang ingin didaftarkan menjadi peserta BPJS tapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kendala administrasi kependudukan NIK ini merupakan syarat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Faktor pelayanan JKN dinilai masih kurang baik. Misalnya antrian peserta BPJS yang panjang, diskriminasi pelayanan jika gunakan BPJS, kamar rawat inap RS penuh, kelangkaan stok obat dan darah, maladministrasi cost sharing, dan lainnya menjadi alasan banyak pihak yang memberikan nilai minus terhadap pelayanan BPJS Kesehatan.

BACA JUGA :  Ribuan Relawan Roemah Djoeang Prabowo-Sandi Putihkan Cirebon

Faktor kondisi faskes di Indonesia tercatat dari 27.694 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), saat ini sebanyak 21.763 FKTP (78%) telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dari sekitar 2.733 rumah sakit yang teregistrasi di seluruh Indonesia, sebanyak 2.268 RS telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Menurut data yang dimiliki Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) hingga 2018, ada 1.969 rumah sakit yang memiliki akreditasi. Sedangkan untuk RS yang belum terakreditasi jumlahnya mencapai 856 RS.

Faktor Rasio dokter di Indonesia belum terdistribusi merata. Umumnya mereka terkumpul di kota besar dan terbatas di beberapa provinsi saja. Contoh di DKI Jakarta, sudah mencapai rasio dokter terbaik, dimana 1 dokter mengurus 608 pasien. Sedangkan di propinsi lain, khususnya di luar Jawa 1 dokter bisa melayani lebih dari 10.000 pasien. Dengan demikian, rasio ideal 1 : 2.500 pasien itu tidak bisa diterapkan secara merata di level nasional.

BACA JUGA :  Taspen Urus JKK-JKM, Pemerintahan Jokowi Langgar UU BPJS

Faktor defisit keuangan BPJS. Defisit keuangan BPJS Kesehatan mencapai Rp. 3,3 triliun (2014); Rp. 5,7 triliun (2015), Rp. 9,7 triliun (2016); Rp. 9 triliun (2017); dan Rp 16 triliun (2018). Kondisi itu mengganggu cash flow manajemen RS dalam urusan honor tenaga medis, penyediaan obat, perawatan alkes dan lainnya. Tentu saja ini berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan warga.

Fokus Program UHC Indonesia Menang

Dengan capaian 81% UHC dibawah target 95% sebagaimana amanat RPJMN 2015-2019 itu, menunjukkan pemerintahan Joko Widodo gagal dalam mengelola JKN. RPJMN 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Perpres No. 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani tanggal 8 Januari 2015.

Ini momentum yang musti bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan era selanjutnya. Pemerintahan yang fokus dalam menjawab kepentingan pelayanan publik terutama dalam bidang kesehatan sebagai isu strategis nasional. Dengan mengharapkan pasangan Prabowo-Sandi mengusung program capaian target UHC itu dalam kontestasi pilpres 2019, insha Allah visi Indonesia Menang akan mendapat tempat di hati rakyat Indonesia.***

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini