Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil / Ist

telusur.co.id – Rancangan KitabĀ Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus mengatur sanksi pidana bagi perempuan yang dilacurkan (pedila), mucikari, dan pengguna jasa prostitusi.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/2/19).

Disampaikan politikus PKS itu, selama ini yang diatur dalam KUHP hanya mucikari, karena dianggap berusaha mencari uang dengan memperdagangkan orang. Sementara pengguna yang menikmati tidak kena delik hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

“Sebab itu, penggunanya banyak karena tidak ada aturannya. Makanya penggunan tenang-tenang saja, sebab tidak ada aturannya,” kata dia.

BACA JUGA :  Fahri Hamzah Bergabung ke Partai Golkar, PKS: Ya Monggo Saja

Dalam RKUHP, kata Nasir, hanya diatur dalam Pasal 49 ayat 1, 2, dan 3 terkait mucikari sehingga tidak mengherankan dalam kasus prostitusi daring dengan tersangka VA dikenakan Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Karena, dianggap menggunakan alat elektronik untuk mempromosikan diri dan meyakinkan orang kalau dirinya siap.

Dia menilai DPR dan pemerintah harus melihat ancaman pidana itu dalam konteks upaya melindungi masyarakat karena sudah masuk delik mengganggu ketertiban umum.

“Ini menyangkut dengan norma kesusilaan dan norma-norma agama yang diyakini oleh bangsa ini, karena negara ini kan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa,” kata Nasir. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini