Sekretaris BPN Prabowo-Sandi, Hanafi Rais / telusur.co.id

telusur.co.id – Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hanafi Rais mengatakan, semua data pemerintah yang dikeluarkan kementerian atau lembaga secara resmi maupun ketika debat capres yang dipakai Joko Widodo, tidak serta merta bisa dianggap akurat. Bahkan menurutnya, bisa dianggap bohong.

“Perlu diingat, tidak semua data itu menampilkan fakta,” kata Hanafi dalam sebuah diskusi di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/19).

Dia menceritakan, dirinya pernah mendapat informasi dari seorang ekonom, kalau ada kantor statistik menyampaikan data, supaya datanya terlihat bagus, misalnya data tentang kemiskinan, raskin (beras untuk orang miskin) itu dibagi dulu ke rumah-rumah orang miskin, setelah dibagi baru disurvei.

BACA JUGA :  PKS Ajukan Deadline Cawapres, Sandiaga: Tunggu Pertengahan Mei

“Jadi data itu sangat besar kemungkinan dimanipulasi, disajikan untuk menyenangkan banyak orang, dalam arti kemudian untuk kepentingan elektoral, lantas kemudian dianggap sebagai fakta, itu sama sekali bukan fakta,” kata dia.

Karenanya, sebanyak apapun data yang dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, tapi kalau masyarakat tidak nyambung rasanya dengan data itu, ya percuma.

“Apalagi data yang disampaikan oleh capres itu bohong. Dan mestinya itu digugat, menyampaikan informasi palsu, itu bagian dari hoax, ada UU KUHP-nya,” kata Politikus PAN itu.

Mestinya, siapapun yang terlibat dalam pilpres, apalagi kandidatnya langsung, kalau mengatakan data yang salah dan kemudian tidak mengklarifikasi dan membiarkan saja kebohongan itu, sudah kena delik hukum. “Mestinya sudah kena delik hukum itu.” [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini