Advokat Nusantara melaporkan Mendagri Tjahjo Kumolo ke Bawaslu / telusur.co.id

telusur.co.id – Advokat Nusantara melaporkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Tjahjo dilaporkan karena diduga melakukan seruan atau ajakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu selama masa kampanye.

“Dalam acara yang diikuti 3.200 kepala desa dan 1.600 badan permusyawaratan desa, menteri itu menyatakan, ‘kalau saya bilang dana desa, jawab Pak Jokowi’,” kata pelapor, Dahlan Pido di kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/19).

Selain itu, lanjut Dahlan, Mendagri menegaskan bahwa anggaran dana desa itu ada karena Jokowi.

BACA JUGA :  Bawaslu Tanggapi Soal Isu Dana Asing dalam Pilpres

“Itu yang dinyatakan oleh pak Tjahjo Kumolo dalam acara tersebut.”

Menurutnya, tindakan Tjahjo tersebut diduga melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 283 ayat (1) dan (2), pasal 283 ayat (1) dan (2), serta pasal 547.

“Jadi jelas di sini Pak Tjahjo Kumolo itu ada keberpihakan terhadap satu paslon yaitu paslon 01, karena menurut UU nomer 7 tahun 2017 pasal 282 pejabat negara tidak boleh memihak salah satu paslon, merugikan maupun menguntungkan salah satu pihak. Nah di sini menguntungkan pihak 01 tapi merugikan 02,” kata dia.

BACA JUGA :  Kominfo Blokir Jurdil2019.org Karena Rekomendasi Bawaslu

Padahal, kata dia, UU Desa lahir pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Jadi itu jelas produk (UU Desa) itu zaman Pak SBY sebagai presiden, bukan zaman Pak Jokowi. Tapi di sini ada penggiringan opini bahwa itu lahir zaman Pak Jokowi,” katanya.

Dalam laporannya, Dahlan membawa barang bukti berupa print out berita dari dua media online.

“Kami membawa barang bukti berupa print out dari media online, ada dua nih,” ujar Dahlan. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini