pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing.Foto:NET

telusur.co.id- Harus ada upaya dari semua Biro Humas dan Informasi di Kementerian dan Instansi Pemerintah, untuk “mengubur” segala bentuk pesan komunikasi yang tidak produktif seperti ujaran kebencian, hoax, dan isu miring yang seolah di amalatkan kepada pemerintah,

Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing dalam keterangannya, Kamis (7/2/19

Menurut dia, derasnya arus pesan komunikasi yang sama sekali tidak baik, bisa saja di atasi dengan counter (perlawanan) pesan berbasis fakta, data, bukti dan argumentasi yang rasional.

“Counter semacam itu sangat bagus, bisa membangun peradaban komunikasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Namun, Emrus memastikan, upaya tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama menjelaskan kepada publik, bahwa ujaran kebencian, hoax, dan isu-isu miring yang seolah dialamatkan kepada pemerintah atau kinerjanya, tidak benar adanya.

“Seperti arus banjir bandang sangat deras, amat sulit menghambat dengan membangun tanggul setangguh apapun di tengah banjir sedang terjadi,” imbuh Emrus.

Cara yang efektif, kata Emrus, ialah dengan metode mengalihkan dan memecah arus banjir deras ke berbagai arah. Di satu sisi, efek banjir mampu dieliminir. Di sisi lain, berbagi sumberdaya air diserap lahan yang lebih luas.

Analogi mengatasi arus bajir tersebut sangat bisa diadopsi oleh pemerintah pusat menghadapi arus ujaran kebencian, hoax, dan isu-isu miring, yang menurut Emrus, belum terkelola dengan baik, menjadi hal yang produktif.

Padahal, tutur dia, ada resources komunikasi yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sama sekali belum maskimal dikelola dan sangat powerfull menjadi tirai penutup (mengubur) berbagai isu miring di atas. Yaitu potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh semua Biro Humas dan Informasi di setiap Kementerian dan Instansi Pemerintah di bawah Presiden.

“Semua resources komunikasi tersebut telah mendapat alokasi dana APBN, memiliki sumberdaya manusia dan sejumlah perangkat teknologi komunikasi yang sudah sangat mumpuni dibanding dengan teknologi yang boleh jadi dimiliki oleh penyebar isu yang tidak berdasar tersebut,” ungkapnya.

Jadi, tegas Emrus, idak perlu ada pengalokasian dana baru dari APBN. Yang dibutuhkan manajemen dan leadership bidang komunikasi. Untuk itu, menurutnya, sudah sangat urgent, pemerintah melakukan evaluasi kinerja semua Biro Humas dan Informasi di setiap Kementerian dan Instansi Pemerintah.

Dengan evaluasi tersebut, kemudian perlu melakukan koordinasi dan revitalisasi fungsi Biro Humas dan Informasi semua Kementerian dan Instansi Pemerintah di bawah Presiden sebagai tirai penutup dari berbagai ujaran kebencian, hoax dan miring, yang boleh jadi mungkin berkembang di sisa masa kampanye ke depan.[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini