Anggota DPD Parlindungan Purba saat melakukan konferensi pers mengenai impor jagung

telusur.co.id – Kenaikan harga tiket pesawat terbang yang terjadi sejak akhir tahun 2018 serta penerapan bagasi berbayar telah memberatkan masyarakat dan berpengaruh kurang baik pada industri pariwisata secara umum di seluruh Indonesia.

Demikian antara lain hasil kesimpulan dari kunjungan kerja Komite II DPD RI  (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) ke Bandara Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara serta ke Bandara Sultan Hasanudin di Maros, Sulawesi Selatan, pada 15 Februari 2019.

Komite II mencatat harga tiket pesawat terbang  naik 40 persen hingga 120 persen sejak akhir tahun 2018. Ini merupakan kenaikan yang tertinggi dalam sejarah industri penerbangan di Indonesia. Kenaikan ini berada di atas kemampuan masyarakat, dan tidak sesuai dengan daya beli masyarakat, kata Parlindungan Purba, Wakil Ketua Komite II yang memimpin Kunjungan Kerja ke Bandara Kualanamu.

Hal ini tercermin dari data yang dipaparkan oleh Angkasa Pura II dan data lain yang dihimpun oleh Komite II. Jumlah penumpang pada Januari 2019 tercatat 763.894 orang, turun hampir 20% dibandingkan dengan jumlah penumpang pada Januari 2018 yang berjumlah 953.565 orang. Penurunan 20% ini dinilai terlalu tinggi oleh Komite 2, sebab belum pernah terjadi penurunan sebesar ini  sebelumnya.

BACA JUGA :  Buka Press Gathering, Ketua DPD: Indonesia Makmur Kalau Daerah Makmur

Jumlah penumpang pesawat terbang yang merosot ini tentu saja memukul industri pariwasta di daerah. Hal ini terlihat dari tingkat hunian hotel yang turun sebesar 20 persen hingga 40 persen di awal tahun ini. Dampak lebih jauh dari kebijakan maskapai penerbangan menaikkan tarif  pesawat dan penerapan bagasi berbayar ini adalah omzet pedagang dan toko di bandara maupun obyek wisata di berbagai daerah di Indonesia ikut turun.

Harus dicatat bahwa seluruh pedagang di bandara dan di tempat tujuan wisata itu adalah UMKM, dan rezeki mereka hampir seluruhnya berasal dari  wisatawan. Kita harus menjaga pertumbuhan bisnis mereka agar jangan merosot, kata Wakil Ketua Komite II Pendeta Charles Simaremare pada kesempatan kunjungan kerja ke Bandara Sultan Hasanudin.

Namun demikian, pemaparan ororitas bandara di Kuala Namu dan Sultan Hasanudin menunjukkan bahwa kenaikan harga tiket pesawat ini belum melewati peraturan tarif  batas atas yang diatur  dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 14 tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri.

BACA JUGA :  Bahas Masalah Subsidi Listrik, BAP DPD RI Konsultasi Dengan BPK RI

Hanya saja yang disayangkan oleh Komite II bahwa maskapai penerbangan menetapkan harga tiket pada posisi yang tertinggi dari range yang diizinkan. Berdasarkan catatan Angkasa Pura, harga tiket pesawat yang dicek oleh otoritas bandara secara acak pada 15 Februari 2019,  sudah mencapai 80 persen dari batas harga atas. Bahkan sekitar 35 persen dari tarif tertinggi tersebut sudah mencapai harga paling tinggi atau 100 persen dari harga tertinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 14 tahun 2016. Kondisi seperti inilah yang memberatkan masyarakat, kata Charles.

Komite II memberikan perhatian besar pada masalah tarif pesawat dan bagasi berbayar ini mengingat angkutan udara memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia.  Oleh karena itu, Komite IImendorong dan meminta kepada semua pemangku kepentingan agar permasalahan harga tiket ini dapat segera dicarikan solusi terbaik.

Komite II menilai bahwa kenaikan harga tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat dan juga tidak merugikan perusahaan operator penerbangan. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini