kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM, Luhur Pradjarto .FOTO:istimewa

telusur.co.id- Kementerian Koperasi dan UKM menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pelaku UMKM dalam pengembangan ekonomi digital seiring peningkatan kapasitas SDM yang terus dilakukan.

“Dalam pengembangan ekonomi digital, yang perlu diperhatikan adalah perlindungan konsumen dan termasuk perlindungan kepada UMKM,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM, Luhur Pradjarto dalam acara “Ekonomi Digital Plenary Meeting II” yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Badung bersama MKI pada 11-12 Februari 2019 di Kuta, Bali.

Luhur mengatakan, seiring telah berjalannya revolusi industri 4.0 para pelaku koperasi dan UMKM harus didorong agar mampu berkiprah dalam memanfaatkan potensi ekonomi digital.

Sejalan dengan itu, menurut dia, dengan kemajuan teknologi informasi, koperasi dan UMKM sebagai pelaku usaha juga harus belajar dan membenahi dirinya. “Kalau mereka tidak mau maka akan ketinggalan,” katanya.

BACA JUGA :  Apresiasi UMKM, Dedi Mulyadi : Pemerintah Harus Hadir di Tengah Usaha Rakyat Kecil..!

Ia menambahkan, ekonomi digital mempunyai potensi ekonomi dalam mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah dengan pemangku kepentingan menjadi penting dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi digital.

“Tidak lain untuk tujuan agar mampu mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2017,” paparnya.

Maka, perlindungan dan distingsi diperlukan bagi para pelaku UMKM. Sementara bagi konsumen tidak lain agar pembeli tidak khawatir atas produk yang dibeli.

“Maka perlu ada standarisasi produk-produk yang akan diperjualbelikan, baik secara on-line maupun off-line, dan produk-produk agar dikemas yang menarik. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Kemenkop Tegaskan Peningkatan Kualitas Ekspor UMKM "Harga Mati"

Oleh karena itu, dukungan peningkatan kompetensi bagi pelaku ekonomi dan edukasi bagi masyarakat sangat penting dalam menghadapi ekonomi digital.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi melahirkan pola relasi baru untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Namun sayangnya memang belum ada tatanan kelembagaan yang mengatur secara khusus untuk perlindungan dan pengawasannya,” ujarnya.

Untuk itu, dalam menghadapinya, masyarakat harus mengubah gaya hidup, mengubah cara kerja dan mengubah cara bekerja sama antara satu dengan yang lainnya.

“Diharapkan melalui kegiatan ini akan muncul ide-ide yang dapat dituangkan dan suatu kebijakan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini